Tak Lengkap, JPU Kembalikan Berkas Perkara Kasus Suap Bupati Nganjuk

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka Bupati Nganjuk NRH dihadirkan saat konferensi pers OTT Bupati Nganjuk di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 11 Mei 2021. Dittipikor Bareskrim Polri dan KPK mengamankan Bupati Nganjuk NRH dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) dan menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp647,9 juta yang diduga hasil tindak pidana jual beli jabatan dari brankas pribadi Bupati Nganjuk dan telah menetapkan enam tersangka lainnya dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Tersangka Bupati Nganjuk NRH dihadirkan saat konferensi pers OTT Bupati Nganjuk di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 11 Mei 2021. Dittipikor Bareskrim Polri dan KPK mengamankan Bupati Nganjuk NRH dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) dan menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp647,9 juta yang diduga hasil tindak pidana jual beli jabatan dari brankas pribadi Bupati Nganjuk dan telah menetapkan enam tersangka lainnya dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas perkara milik tujuh tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyeret Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat.

    "Baru nerima petunjuk dari jaksa peneliti P-19 nya untuk tujuh berkas perkara. Penyidik akan melengkapi petunjuk kelengkapan berkas perkara," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi pada Ahad, 20 Juni 2021.

    Sebelumnya, penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melimpahkan berkas perkara tahap satu kasus ini pada 7 Juni 2021. JPU memiliki waktu untuk meneliti apakah berkas perkara tujuh tersangka itu sudah lengkap syarat formil dan materiilnya. Berdasarkan aturan KUHP, JPU memiliki waktu 14 hari untuk melakukan penelitian.

    Dalam kasus suap ini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bersama enam orang lainnya ditangkap oleh tim gabungan Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Mei 2021. Dari penangkapan itu, penyidik menyita uang senilai Rp 647 juta, delapan ponsel, buku rekening, dan sejumlah dokumen diduga terkait jual beli jabatan.

    ADVERTISEMENT

    Modus jual beli jabatan ini adalah para camat memberikan sejumlah uang dengan nilai bervariasi mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 50 juta kepada Novi melalui ajudan Bupati Nganjuk itu. Selanjutnya ajudan akan menyerahkan uang tersebut kepada Novi.

    Baca juga: Dugaan Jual Beli Jabatan Kemendes: Jika Tak Bayar akan Di-Muis-kan, Apa itu?

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...