Gerakan Jokowi - Prabowo 2024, Dasco Sebut Akan Ditolak Simpatisan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai penyuntikan sel dendritik di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 22 April 2021. TEMPO/Putri

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai penyuntikan sel dendritik di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 22 April 2021. TEMPO/Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Komunitas Jokowi - Prabowo 2024 yang ingin menyorongkan dua tokoh itu di Pilpres, akan mendapat penolakan dari pendukung Prabowo. Menurut Dasco, pendukung Prabowo ingin pemimpin baru bukan Presiden tiga periode.

    "Karena dikooptasi (menjadi) wakilnya Pak Jokowi yang sebenarnya sudah habis masa periodenya di 2024 nanti," kata Dasco kepada Tempo, Sabtu, 19 Juni 2021.

    Ia menilai gerakan dari komunitas ini justu menimbulkan kegaduhan meskipun dukungan ke Jokowi - Prabowo di Pilpres 2024 sah dan menjadi hak setiap orang. "Walaupun itu hak dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, tapi lebih banyak mudaratnya menurut saya. Karena berpotensi akan menimbulkan kegaduhan," kata Dasco.

    Dasco mengatakan gerakan ini adalah sebuah bentuk aspirasi masyarakat. Namun ia mengingatkan bahwa keinginan mereka memajukan kembali Jokowi harus dengan mengubah amandemen, dan membuat perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

    Namun dengan situasi sekarang, Dasco melihat gerakan ini cenderung akan mendapat penolakan. Golongan masyarakat yang ingin pemimpin baru, dan pendukung Prabowo, pasti menolak gerakan ini.

    Jumat 18 Juni, relawan atau Komunitas Jokowi - Prabowo 2024 diumumkan telah terbentuk. Hal ini diumumkan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, yang juga menjabat sebagai penasihat di komunitas tersebut. Ia mengatakan hal ini terjadi karena muncul ide dan gagasan dari berbagai kalangan agar Presiden Joko Widodo bisa melanjutkan masa jabatannya sebagai presiden 3 periode.

    Baca: PKS Sebut Tiga Alasan Ide Jabatan Presiden 3 Periode Wajib Ditolak


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.