Solusi Tekan Lonjakan Covid-19, Eks Direktur WHO Bilang Harus PSBB

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan razia masker saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021.  Semula, terdapat 10 provinsi yang menerapkan kebijakan ini yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. TEMPO/Subekti.

    Petugas melakukan razia masker saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Semula, terdapat 10 provinsi yang menerapkan kebijakan ini yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Perlindungan Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama menyebut pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan strategi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan akselerasi vaksinasi untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 saat ini.

    Solusi pertama, ujar dia, harus menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Pembatasan sosial itu nomor satu. Tidak bisa seperti sekarang, jika diteruskan hanya PPKM Mikro, situasi tidak akan terkendali," ujarnya dalam diskusi daring, Sabtu, 19 Juni 2021.

    Solusi kedua, meningkatkan test dan tracing. Ketiga, peningkatan pelayanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan primer. Keempat, kelengkapan data dan yang terakhir adalah vaksinasi.

    "Vaksinasi itu penting memang, tapi dia tidak punya dampak segera. Kalau digenjot sekarang, juga tidak akan bisa menangani kondisi yang terjadi saat ini," ujar dia.

    Ia mencontohkan cara pemerintah India menangani lonjakan kasus, dalam waktu satu bulan bisa menurunkan kasus dari 400 ribu menjadi 60 ribu. "Apa yang mereka lakukan? Sebagian negara bagian seperti New Delhi dan Mumbai itu di-lockdown," ujar dia.

    Begitu angka laju kasus turun, lockdown dibuka bertahap. "Tapi tes dinaikkan menjadikan 2 juta sehari. Nah, cara-cara ini bisa menjadi patokan," tuturnya.

    Dalam dua hari terakhir ini, penambahan kasus harian menembus angka 12 ribu hingga nyaris 13 ribu. Angka ini merupakan angka harian tertinggi di Indonesia sejak akhir Januari. Sehingga, total kasus positif di Indonesia saat ini mencapai 1.963.266.

    Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyebut sejauh ini pemerintah menilai PPKM Mikro masih efektif, hanya saja implementasi di lapangan yang harus diperketat. "Di PPKM Mikro ini kan juga dikenal istilah mikro lockdown. Jadi kalau ada daerah yang mengalami lonjakan kasus, tidak perlu satu kabupaten di-lockdown. Cukup di level kelurahan kecamatan atau RT/RW saja," tuturnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan, jika semua daerah dikunci, maka ekonomi tidak akan berjalan.

    "Jadi kita tidak boleh mengunci seluruh daerah yang dinyatakan merah. Zona merah itu paling di tingkat RT, RW, bahkan mungkin beberapa keluarga. Dan itulah yang di-lockdown. Sehingga ekonomi masih berjalan dan Covid-19 masih bisa dikendalikan," ujarnya dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Jumat, 18 Juni 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.