Bukan di KPK, Eks Komisioner Sebut Pertama Dengar Istilah Taliban di Bea Cukai

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri: Wakil Ketua KPK Haryanto Umar, Bibit Samas Rijanto, Chandra M. Hamzah, dan Mochammad Jassin. TEMPO/Adri Irianto

    Dari kiri: Wakil Ketua KPK Haryanto Umar, Bibit Samas Rijanto, Chandra M. Hamzah, dan Mochammad Jassin. TEMPO/Adri Irianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin mengatakan sudah mendengar istilah taliban sejak 2008. Tapi bukan dari internal KPK. Jasin mengatakan justru mendengar julukan itu pertama kali di salah satu kantor Bea dan Cukai.

    “Saya pada waktu itu melakukan sidak ke bea cukai,” kata Jasin di kantor Komnas HAM, Jumat, 18 Juni 2021.

    Jasin mengatakan saat itu ada tujuh orang pegawai bea cukai yang tak pernah menerima suap. Karena tak bisa disogok, kata dia, mereka disebut oleh sesama pegawai sebagai taliban.

    “Yang jujur itu disebut taliban oleh teman-temannya, dianggap sok bersih dan sok suci,” kata dia. Kepala Seksi Humas Direktorat Jenderal Bea Cukai, Sudiro belum merespon perihal istilah ini saat dikonfirmasi lewat pesan teks.

    Jassin mengatakan istilah itu kemudian digunakan untuk menyerang para pegawai KPK berintegritas. Dia menandai penggunaan istilah itu pertama kali muncul di KPK pada 2019. Ketika isu revisi UU KPK memanas, kata dia, istilah taliban disematkan kepada para pegawai KPK yang bersih.

    Namun, kata dia, makna taliban digeser dari isu integritas menjadi isu fanatisme beragama. “Stigma itu datang dari luar,” ujarnya.

    Jassin menjamin tak ada fanatisme beragama di tubuh KPK. Menurut dia, kerukunan beragama di KPK sangat terjaga.

    Jassin mengatakan isu mengenai taliban ini sudah dijelaskannya kepada komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM memeriksa Jassin dan tiga mantan pimpinan lainnya.

    Komnas HAM meminta keterangan para mantan komisioner KPK itu untuk melengkapi data aduan pegawai KPK yang tidak lolos TWK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.