Komnas HAM Gali soal Kolektif Kolegial ke Eks Pimpinan KPK

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Wakil Ketua KPK M Jasin. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Mantan Wakil Ketua KPK M Jasin. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memeriksa empat mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya M. Jasin. Pemanggilan tersebut masih berkaitan dengan aduan dari pegawai KPK soal hasil tes wawasan kebangsaan (TWK).

    Setelah pemeriksaan, Jasin mengatakan salah satu yang didalami oleh Komnas HAM adalah soal mekanisme kolektif kolegial pimpinan komisi antirasuah dalam mengambil keputusan. “Kami menjelaskan kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan,” kata Jasin di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021.

    Jasin mengatakan telah menerangkan bagaimana mekanisme itu diterapkan oleh pimpinan terdahulu di KPK. Mekanisme itu, kata dia, dilakukan dengan cara musyawarah. “Dasarnya adalah musyawarah,” kata Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 itu.

    Sebelumnya, isu hilangnya mekanisme kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan di KPK sempat muncul dalam polemik TWK. Kepala Satuan Tugas Penyelidikan KPK nonaktif Harun Al Rasyid menyebut keputusan pelaksanaan TWK tidak disetujui semua pimpinan. “Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya Tes Wawasan Kebangsaan,” kata dia lewat pesan teks, Rabu, 12 Mei 2021.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah tudingan tersebut. “Semua keputusan kelembagaan diambil melalui proses pembahasan bersama secara kolektif kolegial oleh seluruh pimpinan KPK,” kata Alex lewat keterangan tertulis, Rabu, 19 Mei 2021.

    Selain soal kolektif kolegial, Jasin mengatakan ditanya mengenai nilai-nilai yang selama ini ada di KPK. Dia juga ditanya soal independensi KPK.

    Jasin tidak sendiri dalam pemeriksaan Komnas HAM. Tiga mantan komisioner KPK, Saut Situmorang, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto diperiksa secara daring.

    Baca juga: Komnas HAM: Ada 3 Kluster Pertanyaan yang Tak Bisa Dijawab Nurul Ghufron


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.