Menpan RB Tjahjo Kumolo Tegaskan Tak Ada Istilah Kantor Pemerintah Lockdown

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengikuti Rapat Kerja dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan,  Jakarta,  Kamis, 19 November 2020. Rapat membahas evaluasi penetapan formasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengikuti Rapat Kerja dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2020. Rapat membahas evaluasi penetapan formasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa tak ada istilah lockdown bagi kantor pemerintah.

    "Surat edaran MenPAN-RB Nomor 67 masih berlaku, tidak ada istilah kantor (pemerintahan) itu tutup atau lockdown, enggak ada, karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan," kata Tjahjo dalam konferensi pers bersama, Jumat, 18 Juni 2021.

    Surat Edaran Nomor 67 Tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai Aparat Sipil Negara (ASN) dalam tatanan normal baru diteken Tjahjo pada 4 September 2020. Salah satu poinnya menetapkan aturan 75 persen ASN boleh bekerja dari rumah atau WFH di kabupaten/kota yang berstatus zona merah atau risiko tinggi penularan covid-19.

    Sebelumnya, Tjahjo mengatakan memang ada beberapa masukan-masukan dari beberapa kementerian/lembaga untuk memberlakukan lockdown guna mensterilkan kantor pemerintahan karena banyaknya pegawai yang terpapar Covid-19 atau meningkatnya kasus Covid-19.

    "Memang ada beberapa masukan-masukan dari beberapa kementerian/lembaga untuk perlunya lockdown dalam upaya untuk mensterilkan kantor kementerian lembaga yang ada," kata Tjahjo dalam pernyataannya, kemarin.

    Jumat ini, Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa tidak ada istilah lockdown. Pimpinan kementerian atau lembaga terkait diminta mengatur sendiri sistem masuk pegawai kantor menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di kementerian atau instansi masing-masing.

    Baca juga: Kasus Covid-19 per 18 Juni Masih Naik, Nyaris Tembus 13.000

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.