Ma'ruf Amin Dorong Pembahasan Pembangunan di Papua Segera Dikonsolidasikan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, di Kantor Wapres Jakarta. Asdep KIP Setwapres

    Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, di Kantor Wapres Jakarta. Asdep KIP Setwapres

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan menerima Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas tentang kondisi pendanaan untuk pembangunan Papua. Pertemuan tersebut dilakukan di kediaman resmi di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Juni 2021 lalu. 

    “Karena sebagaimana diketahui, dana untuk Papua itu ada di berbagai kementerian dan lembaga. Itulah yang harus dikonsolidasikan,” ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, usai pertemuan tersebut.

    Ma'ruf Amin merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

    Masduki mengatakan Ma'ruf berharap proses pembangunan di Papua dapat segera berjalan. Oleh karena itu, pekan lalu Ma'ruf memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD untuk menanyakan kondisi keamanan di Papua.

    Pertemuan dengan Menkeu kemarin pun akan ditindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN /Kepala Bappenas) dan pihak-pihak lain yang terkait.

    “Mudah-mudahan di akhir Juni ini akan diusulkan oleh Wapres kepada Presiden untuk dapat segera dilakukan rapat terbatas untuk mengonsolidasi pembangunan di Papua,” kata Masduki.

    Baca: Tak Dilibatkan Pembahasan Revisi UU Otsus Papua, MRP Gugat Jokowi dan DPR ke MK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.