Nasional Populer: Sutiyoso Bergabung ke Nasdem dan KPK Tak Bisa Jawab Soal TWK

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso tiba di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2019. Bang Yos -sapaan Sutiyoso- datang ke gedung DPRD DKI untuk mengikuti pelantikan legislator terpilih periode 2019-2024. TEMPO/Imam Hamdi

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso tiba di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2019. Bang Yos -sapaan Sutiyoso- datang ke gedung DPRD DKI untuk mengikuti pelantikan legislator terpilih periode 2019-2024. TEMPO/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita paling banyak dibaca pada Kamis kemarin di antaranya, eks Kepala BIN Sutiyoso mengungkap kedekatannya dengan Surya Paloh menjadi alasan dirinya bergabung dengan Partai Nasdem. Kedua, Komnas HAM sebut ada tiga klaster pertanyaan yang tidak bisa dijawab pimpinan KPK dalam pemeriksaan soal tes wawasan kebangsaan (TWK). Berikut ringkasannya:

    1. Mantan Kepala BIN Sutiyoso Ungkap Alasannya Gabung ke Partai Nasdem

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso resmi bergabung dengan Partai NasDem. Dia mengungkap alasannya bergabung ke partai tersebut.

    "Kalau kita ingin membangun negeri ini, salah satunya kita harus melalui partai politik. Kenapa saya bergabung dengan Partai NasDem? Jujur saja, saya punya hubungan yang sangat akrab dengan Pak Surya Paloh sejak saya menjadi Panglima Kodam Jaya dulu," ungkap Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Juni 2021.

    Dalam struktur DPP Partai NasDem, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini dipercaya menempati posisi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai NasDem.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudo Husodo berharap, bergabungnya Bang Yos dengan NasDem dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk partai, namun juga bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan.

    "Ketokohan Bang Yos tentu tak perlu diragukan lagi. Sebagai sosok pemimpin yang pernah dua periode menjabat Gubernur DKI Jakarta, dan juga seorang tokoh senior di TNI," ujar Siswono.

    Di sisi lain, Siswono mengatakan dirinya optimistis terhadap keberhasilan yang bakal dicapai Partai NasDem dalam kancah kontestasi politik mendatang.

    "Sekarang kita akan menghadapi Pemilu 2024. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Bapak Surya Paloh, kita juga membahas peluang untuk meraih suara yang lebih banyak lagi. Kita optimistis dengan antusiasme yang begitu besar dari pusat hingga ke daerah dengan melihat hasil-hasil pilkada, di mana NasDem memperoleh kemenangan yang mengembirakan di banyak daerah," ujar Siswono.

    2. Ditanya Siapa Pencetus TWK, Komnas HAM Sebut Pimpinan KPK Tak Bisa Jawab

    Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan ada tiga kluster pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, saat diperiksa di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Juni 2021. Ghufron datang mewakili Pimpinan KPK lain untuk memberi keterangan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan pada sejumlah pegawai KPK.

    "Pertama terkait pengambilan kebijakan di level besar yang itu kita telusuri apakah ini wilayah kolektif kolegial atau tidak dan ternyata dia jawab tidak tahu," kata Anam usai pemeriksaan.

    Anam mengatakan pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh pimpinan KPK lainnya yang terlibat langsung. Meski Komnas juga mengakui bahwa kepemimpinan di KPK bersifat kolektif kolegial, namun pertanyaan ini disebut Anam dalam ranah tersebut.

    "Berikutnya terkait sangat berpengaruh soal pemilihan yang mewarnai proses semua ini. Itu juga tidak bisa dijawab, karena memang bukan ranah Nurul Ghufron," kata Anam.

    Pertanyaan lain yang tak dijawab Ghufron adalah terkait pencetus ide TWK ini. Anam mengatakan ide ini bukan berasal dari Ghufron sendiri. Karena itu, Anam mengatakan, tak ada jawaban yang bisa diambil dari Nurul Ghufron.

    Anam mengatakan banyak konstruksi pertanyaan Komnas HAM yang bukan wilayah kolektif kolegial. Pertanyaan itu ada di wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan atau per individu. Oleh karena itu, ia berharap pimpinan KPK lain selain Ghufron dapat memenuhi panggilan Komnas dan tak mewakilkan pemeriksaan.

    "Kami memberikan kesempatan kepada pimpinan yang lain untuk datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi," kata Anam ihwal pemeriksaan pimpinan KPK di soal aduan kasus TWK.

    Baca: Kepala BKN Bilang Informasi Proses TWK Pegawai KPK Jadi Rahasia Negara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.