Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban, Ini Jawab Wakil Ketua KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan) mendampingin wakil ketua KPK Nurul Gufron, seusai memenuhi panggilan pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK terhadap 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. Pada pemeriksaan ini, Nurul Ghufron menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan) mendampingin wakil ketua KPK Nurul Gufron, seusai memenuhi panggilan pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK terhadap 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. Pada pemeriksaan ini, Nurul Ghufron menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeriksa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 17 Juni 2021. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut laporan pegawai KPK soal dugaan kejanggalan tes wawasan kebangsaan (TWK). Ghufron mengatakan salah satu materi pertanyaan adalah soal isu Taliban di tubuh KPK.

    "Komnas HAM salah satunya mempertanyakan itu bagaimana tentang isu Taliban," kata Ghufron usai pemeriksaan.

    Ia mengatakan sejak pertama kali diseleksi menjadi pimpinan KPK pada 2019, isu Taliban di tubuh KPK ini sudah pernah ia dengar. Namun, ia menegaskan hingga saat ini, ia tak mengetahui siapa sosok yang diasosiasikan dengan taliban itu.

    "Memang isu itu terngiang di telinga kami dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu," kata Ghufron.

    Meski begitu, Ghufron menegaskan bahwa KPK tidak pernah menyasar atau menargetkan pada orang-orang tertentu untuk tidak diluluskan dalam TWK. Ia mengatakan sepanjang sepengetahuannya, proses TWK berjalan secara objektif.

    "Kalau target berarti kan berdasarkan nama-nama, kami berdasarkan kriteria. Jadi perjuangannya, perjuangan untuk mereview indikator yang digunakan bahwa menurut kami itu tidak layak," kata Ghufron.

    Sebelumnya, beredar informasi soal indikator yang dipakai untuk memberikan stempel merah kepada para pegawai KPK yang tak lulus TWK. Dalam tabel yang beredar itu, ada 9 indikator yang dipakai untuk memberikan cap merah kepada para pegawai KPK. Di salah poin yang beredar itu, pegawai yang masuk stampel merah adalah yang mengakui sebagai kelompok Taliban.

    Baca juga: Datangi Komnas HAM, KPK Sudah Siapkan Jawaban Soal TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selamat Jalan KPK

    Berbagai upaya melemahkan posisi KPK dinilai tengah dilakukan. Salah satunya, kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai membuat kinerja KPK jadi turun.