Soal TWK, Komnas HAM Sebut Ada Beda Keterangan Antara KPK dengan BKN

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) didampingi Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan) memberikan keterangan pers usai pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK pegawai KPK, di Komnas Ham, Jakarta, Kamis 17 Juni 2021. Pada pemeriksaan itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) didampingi Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan) memberikan keterangan pers usai pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK pegawai KPK, di Komnas Ham, Jakarta, Kamis 17 Juni 2021. Pada pemeriksaan itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan ada perbedaan keterangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal tes wawasan kebangsaan (TWK).

    Hal ini terungkap usai Komnas HAM memeriksa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis, 17 Juni 2021 di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat.

    "BKN sendiri beberapa hari yang lalu sudah kami periksa dan kami mendapatkan sesuatu yang agak berbeda antara standing yang diceritakan kepada kami oleh KPK," kata Anam seusai pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 17 Juni 2021. 

    Anam mengatakan dalam pemeriksaan yang berjalan hampir selama lima jam itu, Komnas mendalami alasan dan dasar hukum pelaksanaan TWK sebagai syarat alih jabatan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

    Komnas juga mempertanyakan alasan tes dilakukan secara wawancara dan bukan tertulis seperti pada umumnya.

    Ia sendiri masih enggan merinci perbedaan tersebut. Namun, Anam menegaskan perbedaan keterangan yang muncul di antar KPK dan BKN, sangat penting dan substansial.

    "Ada yang soal substansial yang ini mempengaruhi secara besar, kok kenapa ada hasil 75 pegawai KPK (orang tak lulus) dan hasil seribu dua ratus sekian. Secara substansial itu ada dan secara teknis itu juga ada. Jadi enggak bisa kami sebutkan," kata Anam soal TWK ini.

    Baca juga: Cerita Gagal Panen OTT Gara-gara TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.