Usai Terawan, DPR Akan Panggil Lagi BPOM soal Vaksin Nusantara

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat di Komisi IX DPR, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Rapat dihadiri oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Kepala BKKBN Fasli Jalal, Kepala BPOM Penny K. Lukito, dan Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Suasana rapat di Komisi IX DPR, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Rapat dihadiri oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Kepala BKKBN Fasli Jalal, Kepala BPOM Penny K. Lukito, dan Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Riset dan Teknologi dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengatakan DPR akan mengundang sejumlah lembaga untuk membahas mengenai kelanjutan penelitian vaksin Nusantara. Lembaga yang diundang ialah Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Keuangan.

    “Kami agendakan pekan depan dan ini hasil keputusan rapat,” ujar Ridwan ketika dihubungi, Kamis, 17 Juni 2021. Rapat yang dimaksud Ridwan ialah rapat dengar pendapat umum bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga Eijkman, Konsorsium Vaksin, dan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yang berlangsung pada Rabu, 16 Juni 2021.

    Dalam rapat itu, para anggota Komisi Riset dan Teknologi bertanya mengenai sejumlah perkembangan vaksin Covid-19, khususnya vaksin Nusantara. Anggota DPR sepakat mendukung agar vaksin Nusantara bisa diberikan uji klinis fase ketiga.

    Menurut Ridwan, nantinya pertemuan ini akan menjadi rapat bersama dari sejumlah komisi. Misalnya, yang akan hadir adalah Komisi Kesehatan, Komisi Keuangan, Komisi BUMN, serta Komisi Riset dan Teknologi. Karena digelar 4 komisi ini, ia menyebut, yang akan memimpin rapat pun Wakil Ketua DPR.

    Ridwan menjelaskan dalam pertemuan itu setiap lembaga akan ditanyakan mengenai perkembangan vaksin Covid-19 Gotong Royong dan vaksin Nusantara. Untuk Kementerian Kesehatan, kata dia, akan ditanya mengenai perkembangan vaksinasi serta dukungan buatan vaksin dalam negeri. Sedangkan BPOM, akan ditanyai mengenai alasan yang menolak riset vaksin Nusantara.

    Adapun Kementerian Keuangan akan dicecar mengenai pembiayaan vaksinasi dan alasan kenapa anggaran riset untuk vaksin sangat kecil, yakni Rp 11 miliar. “Dan BUMN akan kami tanya mengenai alasan kerap impor vaksin,” katanya.

    Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan hasil kajian vaksin Nusantara. BPOM tidak memberikan izin untuk uji klinis fase kedua – yang tiba-tiba. Vaksin Nusantara saat ini sedang meminta uji klinis fase ketiga kepada DPR. BPOM bahkan menyebutkan banyak kejanggalan dalam penelitian vaksin Nusantara dan meminta penelitian dilakukan dari awal kembali.

    Baca juga: Anggota DPR Siap Sumbang Rp 10 Juta untuk Riset Vaksin Terawan

    HUSSEIN ABRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selamat Jalan KPK

    Berbagai upaya melemahkan posisi KPK dinilai tengah dilakukan. Salah satunya, kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai membuat kinerja KPK jadi turun.