Hukuman Jaksa Pinangki Dipotong Jadi 4 Tahun, MAKI: Kejaksaan Harus Kasasi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 8 Februari 2021. ANTARA/Reno Esnir

    Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 8 Februari 2021. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung mengajukan kasasi atas potongan hukuman 4 tahun terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari di tingkat banding.

    Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai potongan itu mencederai rasa keadilan masyarakat. “Saya mendesak Kejaksaan Agung untuk mengajukan kasasi,” kata dia, Selasa, 15 Juni 2021.

    Boyamin menilai vonis 10 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama sebenarnya sudah mencukupi. Dia membandingkan vonis Pinangki itu dengan putusan untuk mantan jaksa Urip Tri Gunawan. Urip divonis 20 tahun penjara karena terlibat dalam korupsi penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

    Sementara Pinangki, di pengadilan tingkat pertama divonis 10 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Hakim menyatakan Pinangki terbukti menerima US$ 500 ribu dari US$ 1 juta untuk mengurus pembebasan Djoko Tjandra. Pinangki juga dianggap bersalah karena melakukan pencucian uang.

    ADVERTISEMENT

    Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman itu menjadi 4 tahun penjara. Alasan hakim salah satunya Pinangki adalah perempuan dan memiliki balita.

    Boyamin menilai hakim seharusnya juga mempertimbangkan faktor pemberat perbuatan Pinangki. Dia mengatakan sebagai seorang jaksa Pinangki seharusnya menangkap Joko Tjandra. Tapi, Pinangki justru membantu Joko Tjandra untuk bebas. “Dia seorang jaksa yang harusnya menangkap Joko Tjandra, tapi malah membantu, ini yang mencederai rasa keadilan,” ujar Boyamin.

    Selain itu, Boyamin menilai jaksa juga belum selesai dalam mengusut tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Jaksa Pinangki. Mestinya, kata dia, pelaku pencucian uang dihukum berat. Dihubungi lewat pesan teks, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Riono Budi Santoso belum merespon desakan untuk mengajukan kasasi ini.

    Baca juga: Ini Alasan Hakim Potong Hukuman Jaksa Pinangki Jadi 4 Tahun Penjara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...