Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR Prediksi Jokowi Akan 2 Kali Lantik Panglima TNI

Reporter

image-gnews
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan) didampingi KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kiri), KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kanan), dan KASAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna (kiri) berpose usai penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2019 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 31 Januari 2019. Rapim TNI 2019 tersebut menghasilkan 3 pokok prioritas utama yang akan dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI di tahun 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan) didampingi KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kiri), KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kanan), dan KASAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna (kiri) berpose usai penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2019 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 31 Januari 2019. Rapim TNI 2019 tersebut menghasilkan 3 pokok prioritas utama yang akan dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI di tahun 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Bobby Adhityo Rizaldi, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dua kali melantik Panglima TNI sampai akhir masa jabatannya pada 2024. Musababnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo akan pensiun pada 2023.

“Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa pensiun pada 2022,” ujar politikus Golkar ini kepada Tempo, Selasa, 15 Juni 2021.

Menurut Bobby, saat ini seluruh kepala staf TNI mempunyai peluang yang sama untuk mengganti posisi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Apalagi, ujar dia, kapasitas dan kemampuan ketiganya sama-sama mumpuni. Namun, Bobby menuturkan, siapapun pengganti Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November 2021 itu sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi.

Bobby menyatakan yang bisa dipertimbangkan Jokowi adalah prinsip bergiliran dan senioritas. Jika menggunakan prinsip bergiliran, maka saat ini jatah Panglima TNI akan diduduki oleh Angkatan Laut.

Sejak menjadi kepala negara, Jokowi baru dua kali mengangkat Panglima TNI. Mereka adalah Gatot Nurmantyo dari Angkatan Darat yang menggantikan Moeldoko, juga dari Angkatan Darat. Terakhir adalah Hadi Tjahjanto dari Angkatan Udara.

Sementara itu, belum pernah ada Panglima TNI dari Angkatan Laut yang dilantik oleh Jokowi. Di sisi lain, ketika Gatot dilantik pada Juli 2015 sempat terjadi polemik lantaran Jokowi tak memberikan tongkat komando kepada Angkatan Udara.

Sedangkan untuk prinsip senioritas, menurut Bobby, jabatan Panglima TNI bisa jatuh ke KSAD Jenderal Andika Perkasa. "Tapi semuanya sesuai subyektifitas presiden sebagai kepala negara,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bobby menambahkan ada sejumlah pekerjaan besar yang menanti bagi siapapun yang menjabat sebagai Panglima TNI. Tugas utama adalah mewujudkan visi Presiden Jokowi. “Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” katanya.

Poros maritim merupakan gagasan Jokowi saat maju sebagai calon presiden pada 2014. Poros maritim berupa gagasan yang menyambungkan konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, serta perbaikan transportasi laut.

Selanjutnya, Bobby menuturkan, Panglima TNI baru juga mempunyai pekerjaan besar untuk menguatkan postur pertahanan yang menyesuaikan dengan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Selain itu, harus mendukung upaya pemulihan Covid-19 yang merupakan salah satu langkah menjaga stabilitas keamanan nasional.

Mengenai sumber daya manusia di ruang lingkup TNI, menurut Bobby, Panglima TNI baru harus memperbaiki dengan mengoptimalkan struktur organisasi yang dibentuk kepemimpinan Hadi Tjahjanto. “Soal SDM, dengan regulasi terakhir bisa teratasi dalam periode sampai 2024,” ujarnya.

Baca juga: Jelang Pensiun, Hadi Tjahjanto Dinilai Masih Sisakan PR Sebagai Panglima TNI

HUSSEIN ABRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

1 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

1 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Panglima TNI Utus 26 Anggota Kirim 900 Payung Udara untuk Bantuan ke Palestina

2 jam lalu

Acara keberangkatan pengiriman bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia kepada Palestina di Apron Land Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat, 29 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Panglima TNI Utus 26 Anggota Kirim 900 Payung Udara untuk Bantuan ke Palestina

Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan jenis bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk Palestina yang diberangkatkan pada hari ini, Jumat, 29 Maret 2024.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

4 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Profil Tonny Harjono, Mantan Ajudan Jokowi yang Jadi Calon Kuat KSAU Pengganti Fadjar Prasetyo

4 jam lalu

Marsdya Tonny Hardjono. wikipedia.org
Profil Tonny Harjono, Mantan Ajudan Jokowi yang Jadi Calon Kuat KSAU Pengganti Fadjar Prasetyo

Berikut profil Pangkogabwilhan II TNI AU Marsdya Mohamad Tonny Harjono yang disebut sebagai calon kuat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) baru.


Pemerintah Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Palestina Menggunakan Pesawat Hercules

4 jam lalu

Acara keberangkatan pengiriman bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia kepada Palestina di Apron Land Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat, 29 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Pemerintah Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Palestina Menggunakan Pesawat Hercules

Bantuan disalurkan menggunakan 1 unit Pesawat Hercules C-130 J TNI AU pada Jumat, 29 Maret 2024.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

5 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

5 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?