Tolak Tambang Emas, Warga Sangihe Kaget Tanah Sudah Diberi Harga

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tambang Mas Sangihe. antaranews.com

    Tambang Mas Sangihe. antaranews.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Penolakan warga Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara terhadap izin operasi tambang emas dari PT Tambang Mas Sangihe (TMS) terus berlanjut. Warga menyebut terjadi kejanggalan ihwal keberadaan perusahaan itu di tanah mereka.

    Rafia Paususeke, warga Kampung Lesabe, mengatakan penolakan warga dimulai saat menilai adanya kejanggalan waktu sosialisasi PT TMS dilakukan. Saat itu, perusahaan sudah mematok harga tanah mereka sebesar Rp 5 ribu per meter.

    "Saat itu kami kaget izin dari perusahaan tambang ini sudah ada dan saat itu sudah disosialisasikan soal harga," kata Rafia, dalam diskusi daring, Selasa, 15 Juni 2021.

    Rafia yang juga memiliki lahan di Kampung Bowone mengatakan tak tahu menahu soal keberadaan izin itu. Padahal, seharusnya izin usaha pertambangan (IUP) dikeluarkan setelah analisis dampak lingkungan (Amdal) dikeluarkan.

    "Kalau gitu kenapa kami tidak dilibatkan dalam Amdal yang seharusnya masyarakat harus tahu. Tetapi kami tak tahu soal itu," kata Rafia.

    Penolakan pun mulai dilakukan warga sejak saat itu. Selama ini, Rafia mengatakan lahan yang dimiliki warga merupakan penghasilan utama mereka. Berbagai tanaman mulai dari kelapa, cengkeh, hingga pisang ditanami warga untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan dari lahan ini pula mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka.

    "Kami berjuang IUP ini bisa dicabut untuk bapak Jokowi atau menteri ESDM yang menyetujui izin tersebut. Kami warga masyarakat semua menolak," kata Rafia.

    Jull Takaliuang dari Save Sangihe Island, juga menegaskan penolakan ini. Apalagi ia menyebut IUP PT TMS luasnya mencapai 42 ribu hektare, mencakup 7 kecamatan, 80 kampung, dan jumlah penduduknya sekitar 58 ribu jiwa.

    "Karena 57 persen wilayah sudah dicover IUP, kami sebagai putra putri Sangihe tak akan rela sejengkal pun karena akan mengakibatkan dampak buruk ke depan. Kerusakan lingkungan bisa mengancam keselamatan manusia," kata Jull.

    Ia mengatakan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan menjadi salah satu alasan utama warga menolak. Penolakan bahkan sudah di tingkat kepala desa atau Kapitalau di banyak desa yang terlingkup dalam IUP.

    Menurut Jull, banyak warga kaget saat mengetahui Hutan Lindung Sahendarumang masuk ke dalam daerah di dalam IUP PT TMS. Apalagi, hutan ini sangat vital bagi warga karena hulu dari 70 sungai untuk 7 kecamatan.

    Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepulangan Sangihe pun telah masuk ke dalam daerah rawan bencana. Jull mengatakan eksploitasi lingkungan ini dikhawatirkan akan memperburuk kondisi alam di sana.

    "Kami sangat takut apabila PT Tambang Mas Sangihe itu akan beroperasi. Menggunakan metode open pit dan bisa jadi akan melakukan blasting dalam 5 tahun ke depan di awal," kata Jull ihwal rencana tambang emas di Sangihe. 

    Baca juga: Profil PT Tambang Mas Sangihe yang Ditentang Masyarakat Sekitar

    .


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.