TEMPO.CO, Jakarta - Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai akan sulit bagi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, untuk menjadi Panglima TNI, jika harus menunggu Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun pada November 2021.
"Saya berpendapat bahwa peluang Andika akan besar jika pergantian Panglima TNI dilakukan dalam waktu dekat. Penundaan akan sangat berdampak pada peluang keterpilihan Andika," kata Khairul saat dihubungi Tempo, Senin, 14 Juni 2021.
Khairul menilai Andika Perkasa memiliki endorser kuat, melalui sosok ayah mertuanya, AM Hendropriyono. Namun, di sisi lain, ia juga melihat hal ini bisa jadi beban bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memilih Andika.
Alasan lain yang dinilai memberatkan Jokowi adalah masa usia pensiun Andika yang sudah dekat. Dari sisi organisasi, Khairul mengatakan masa yang singkat jelas akan mengurangi efektivitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi.
"Jadi menurut saya, akan tampak terlalu dipaksakan jika Andika menjabat Panglima TNI sementara masa aktifnya hanya sekitar setahunan," kata Khairul.
Selain itu, ia melihat akan sangat tak lazim jika Jokowi kemudian memaksakan Panglima Hadi Tjahjanto turun jabatan sebelum masa pensiun. Hal ini hanya lumrah dilakukan jika kemudian Hadi ditunjuk mengisi jabatan lain, seperti saat Tito Karnavian pensiun dini sebagai Kapolri usai ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri.
Dalam kasus jabatan Panglima TNI ini, Khairul melihat pencopotan Hadi Tjahjanto sebelum waktunya bisa berakibat pada preseden buruk. Bisa jadi Hadi dianggap bermasalah, atau pencopotan dilakukan dalam rangka memuluskan kepentingan tertentu. "Kalau yang terjadi adalah yang terakhir, maka itu keputusan yang buruk dan tidak sehat untuk organisasi TNI," kata Khairul.
Baca juga: Hendropriyono Disebut Lobi Istana Soal Pergantian Panglima TNI
