TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PDIP, Johan Budi Sapto Pribowo meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bertindak tegas terhadap jaksa yang ikut bermain proyek negara di daerah.
“Lain kali jangan hanya dicopot, tapi dipidana,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi Hukum DPR dengan Kejaksaan Agung, Senin, 14 Juni 2021.
Menurut Johan, jaksa sebagai penegak hukum tidak boleh bermain proyek atau pun meminta imbalan dari pengusaha. Kalau hukuman hanya dicopot dari jabatannya, lanjut Johan, kurang menimbulkan efek gentar terhadap jaksa-jaksa lainnya. Karena, kata dia, biasanya jaksa setingkat Kepala Kejaksaan Negeri yang dicopot dari jabatannya mendapatkan hukuman rotasi ke daerah lain. “Biasanya ke luar jawa,” ucap mantan juru bicara Presiden Joko Widodo ini.
Selain itu, Johan juga menyarankan para jaksa pemain proyek ini tidak boleh lagi diberikan jabatan di kemudian hari. Karena, kata dia, jaksa tersebut sudah memiliki cacat dalam karirnya. “Jangan sampai, Kajari yang dicopot, malah dia naik posisinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mencopot dua Kepala Kejaksaan Tinggi dan tujuh Kepala Kejaksaan Negeri dari jabatannya karena ketahuan ikut bermain proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di daerah. “Ada satu lagi Kajati yang akan kami tindak,” ujar Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum Dewan Perawakilan Rakyat di Jakarta, Senin, 14 Juni 2021.
Burhanuddin tidak merinci pejabat kejaksaan di daerah mana saja yang ia copot. Namun, ia menyebutkan, langkah ini membuktikan bahwa Kejaksaan Agung serius menangani jaksa nakal di daerah. Selain itu, menurut Burhanuddin, dalam beberapa rapat internal ia kerap menyatakan jangan pernah berpikir tak akan ada hukuman bagi jaksa yang ikut bermain proyek.
Namun, Burhanuddin mengakui belum bisa mengawasi secara penuh seluruh Kajari maupun Kajati di daerah. Karena itu, dia meminta para anggota Komisi Hukum DPR melaporkan kepadanya jika mendapatkan informasi ada jaksa yang bermain proyek. “Kami jujur belum bisa mengawasi secara penuh di daerah,” ujarnya.
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti jaksa yang ikut bermain dalam proyek pemerintah yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengatakan permainan itu terdapat dalam salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo, yakni proyek infrastruktur. “Saya dapat laporan dari daerah, ada jaksa titip proyek. Kalau tidak diberikan, pejabat daerah ditersangkakan,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, Senin, 14 Juni 2021.
Baca juga: Benny Harman Cerita Dapat Laporan Ada Jaksa Titip Proyek
