Jaksa Agung: Saya Sudah Copot Jaksa Pemain Proyek

Reporter

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengumumkan nilai kerugian kasus dugaan korupsi PT Asabri di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 31 Mei 2021. (Tempo/Andita Rahma)

TEMPO.CO, JakartaJaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan sudah mencopot dua Kepala Kejaksaan Tinggi dan tujuh Kepala Kejaksaan Negeri dari jabatannya karena ketahuan ikut bermain proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di daerah. “Ada satu lagi Kajati yang akan kami tindak,” ujar Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin, 14 Juni 2021.

Burhanuddin tidak merinci pejabat kejaksaan di daerah mana saja yang ia copot. Namun, ia menyebutkan, langkah ini membuktikan bahwa Kejaksaan Agung serius menangani jaksa nakal di daerah. Selain itu, menurut Burhanuddin, dalam beberapa rapat internal ia kerap menyatakan jangan pernah berpikir tak akan ada hukuman bagi jaksa yang ikut bermain proyek.

Namun, Burhanuddin mengakui belum bisa mengawasi secara penuh seluruh Kajari maupun Kajati di daerah. Karena itu, dia meminta para anggota Komisi Hukum DPR melaporkan kepadanya jika mendapatkan informasi ada jaksa yang bermain proyek. “Kami jujur belum bisa mengawasi secara penuh di daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Hukum DPR menyoroti jaksa yang ikut bermain dalam proyek pemerintah yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengatakan permainan itu terdapat dalam salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo, yakni proyek infrastruktur. “Saya dapat laporan dari daerah, ada jaksa titip proyek. Kalau tidak diberikan, pejabat daerah ditersangkakan,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, Senin, 14 Juni 2021.

Benny melanjutkan, temuan itu ia dapat ketika berkunjung ke daerah. Menurut legislator asal Nusa Tenggara Timur ini, laporan itu bukan hanya datang dari satu daerah, melainkan dari berbagai wilayah. Bancakan proyek tersebut, lanjut dia, lebih banyak terjadi di daerah yang mendapatkan alokasi dana APBN untuk infrastruktur. Benny mengatakan, pola para jaksa tersebut adalah meminta jatah sekian persen dari nilai proyek yang akan dikerjakan. “Ini harus ditertibkan,” ujarnya.

Seorang kepala daerah di Jawa Tengah beberapa waktu lalu bercerita kepada Tempo. Menurut dia, biasanya jaksa yang meminta bagian proyek ini setingkat kepala Kejaksaan Negeri. Polanya, lanjut kepala daerah ini, jaksa itu meminta kontraktor rekanannya untuk mendapatkan sejumlah pengerjaan. “Kalau tidak, meminta fee dengan istilah pengamanan,” katanya.

Menurut sumber Tempo ini, ikut bermainnya para jaksa ini berawal dari pembentukan Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat dan Daerah. Tim itu dibentuk oleh Jaksa Agung, HM Prasetyo. Belakangan, setelah Prasetyo lengser, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membubarkan tim tersebut.

HUSSEIN

Baca: Soal Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan






Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

3 hari lalu

Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

Ekonomi DKI Jakarta makin menguat dengan adanya realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp1.375,74 triliun.


Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

6 hari lalu

Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

Meski ekonomi Indonesia baik, tapi bisa terdampak resesi. Begini cara Sri Mulyani menjaga pertumbuhan Indonesia lewat penguatan ekonomi masyarakat.


Sri Mulyani Sebut APBN Bantu 7,41 Juta Pedagang Kecil yang Terpuruk Covid-19

7 hari lalu

Sri Mulyani Sebut APBN Bantu 7,41 Juta Pedagang Kecil yang Terpuruk Covid-19

Sri Mulyani menyampaikan negara hadir membantu perekonomian Indonesia puluh kembali dengan terus mendukung UMKM.


Sri Mulyani Cerita Pembiayaan untuk Bangun Kampus, dari APBN hingga Utang Rp 10 T ke Arab Saudi

7 hari lalu

Sri Mulyani Cerita Pembiayaan untuk Bangun Kampus, dari APBN hingga Utang Rp 10 T ke Arab Saudi

Sri Mulyani membeberkan ragam smber alternatif pembiayaan yang digunakan pemerintah dalam membangun sejumlah universitas Islam negeri di Tanah Air.


Selain Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Organisasi Desa Minta Dana Desa Ditambah Jadi Minimal Rp 150 Triliun

7 hari lalu

Selain Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Organisasi Desa Minta Dana Desa Ditambah Jadi Minimal Rp 150 Triliun

Organisasi desa meminta agar Pemerintah memformulasikan 7-10 persen dari APBN untuk dana desa. Apa alasannya?


Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Utang untuk Pembangunan Kampus

8 hari lalu

Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Utang untuk Pembangunan Kampus

Sri Mulyani menanggapi soal ground breaking pembangunan kampus UIN Malik Ibrahim yang menggunakan dana dari Saudi Fund for Development.


Anggaran Pemilu Capai Rp 21,86 Triliun, Berikut Ini Rinciannya

10 hari lalu

Anggaran Pemilu Capai Rp 21,86 Triliun, Berikut Ini Rinciannya

Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk keperluan pemilihan umum atau Pemilu 2024.


AS Sentuh Ambang Batas Utang, APBN Terancam Terganggu

10 hari lalu

AS Sentuh Ambang Batas Utang, APBN Terancam Terganggu

AS menyentuh ambang batas utang sebesar US$31,4 triliun. Kondisi ini diperkirakan dapat menyebabkan krisis fiskal dalam beberapa bulan ke depan.


Profil Bendungan Lolak di Bolaang Mongondow yang Disebut Jokowi Bakal Rampung Maret 2023

10 hari lalu

Profil Bendungan Lolak di Bolaang Mongondow yang Disebut Jokowi Bakal Rampung Maret 2023

Saat meresmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan, Jokowi menyebut Bendungan Lolak akan selesai pada tahun 2023 . Seperti apa profil Bendungan Lolak tersebu?


Kasus Video Mesum Diduga Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Tersangka

11 hari lalu

Kasus Video Mesum Diduga Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Tersangka

Kasus penyebaran video mesum ini dilaporkan oleh Ketua DPRD Penajam Paser Utara ke Bareskrim Polri pada 10 Juni 2022.