Singgung Bisa Panggil Paksa di Kasus TWK, Komnas HAM Minta Pimpinan KPK Datang

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Komnas HAM memberikan kesempatan kedua kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk dapat hadir memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Rabu, 9 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis.

    Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Komnas HAM memberikan kesempatan kedua kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk dapat hadir memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Rabu, 9 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menilai bahwa polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebenarnya tak sulit dipecahkan.  

    Sebab, seluruh dokumen tercatat dan terlacak serta kesaksian atas kasus ini ada. Anam mengatakan, bisa dikatakan, bahwa keseluruhan proses atas polemik ini tidak tertutup. 

    "Oleh karenanya, panggilan Komnas HAM harus dimaknai dengan cara karena dokumen, kesaksiannya ada, dan masalahnya enggak rumit ya datang saja. Enggak perlu ada argumentasi yang lain," ujar Anam di kantornya, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Juni 2021. 

    Sebagaimana diketahui, Komnas HAM mengagendakan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK pada pekan lalu, 8 Juni. Namun, Firli Bahuri mangkir. 

    ADVERTISEMENT

    Komnas HAM pun menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap pimpinan yakni pada besok, 15 Juni 2021. 

    Anam menjelaskan, berdasarkan pernyataan salah satu guru besar yang ikut turun dalam polemik TWK, ketika ada seseorang yang mangkir dari pemeriksaan, bisa dilakukan panggilan paksa di mana prosedurnya bakal melibatkan pengadilan negeri. 

    Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun, hingga saat ini, Komnas HAM menyatakan keengganannya melakukan panggilan paksa terhadap KPK. "Kami masih menganggap kawan-kawan di KPK berniat baik untuk datang ke Komnas HAM," kata Anam. 

    ANDITA RAHMA

    Baca: Sejumlah Pegawai KPK Tuding Lembaganya Sembunyikan Hasil TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Ganda Putri Indonesia Masuk Semifinal Olimpiade Pertama dalam Sejarah

    Pasangan ganda putri Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, lolos ke semifinal badminton di Olimpiade 2020. Prestasi itu jadi tonggak olahraga Indonesia.