Sulit Dikuburkan, KKP Tenggelamkan Paus Pilot Terdampar

Paus Pilot sepanjang 5 meter mengapung di tengah laut dalam kondisi mati pada Selasa, (1/6/2021). Di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

INFO NASIONAL – Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menenggelamkan Paus Pilot (Globicephala), 4 Juni lalu. Hal tersebut dilakukan karena sulitnya akses kendaraan alat berat masuk ke lokasi terdamparnya Paus Pilot, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penguburan sebagaimana biasanya dalam menangani kasus mamalia laut terdampar.

Paus tersebut terdampar di pinggir Pantai Dusun Teluk atau lebih dikenal Pantai Mutiara Dasker di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya nelayan Desa Sukadana menemukan Paus Pilot sepanjang 5 meter mengapung di tengah laut dalam kondisi mati pada Selasa, 1 Juni 2021 pukul 08.00 WITA.

Haladin anggota Kelompok Nelayan Mutiara Dasker, kembali mencoba menghanyutkan bangkai Paus Pilot, namun kembali terdampar ke pinggir pantai. Dia pun melaporkan kejadian ini kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Utara. 

“Tim BPSPL Denpasar Wilker NTB langsung melakukan koordinasi dengan DKP Lombok Utara dan Kepala Desa Sukadana mengenai kondisi dan penanganan terhadap Paus Pilot terdampar tersebut,” ujar Kepala BPSPL Denpasar Yudi Permana di Bali. 

Menurut Yudi, dari informasi yang diterima, Paus Pilot yang ditemukan masuk pada kode 3. Di bagian tubuhnya ditemukan luka berlubang dan perlu segera dilakukan penanganan. Bangkai tersebut tidak dapat dihancurkan dengan metode penguburan dikarenakan akses masuk alat berat ke lokasi sangat sulit, maka instansi yang berwenang menilai penghancuran yang paling cocok dengan ditenggelamkan.

Direktur Jenderal PRL Tb. Haeru Rahayu mengatakan telah memberikan petunjuk kepada tim teknis di lapangan untuk segera menangani jika terjadi mamalia laut terdampar. Ini menjadi salah satu tugas KKP sesuai mandat aturan yang berlaku. 

“KKP selalu berupaya membantu dalam penanganan terhadap mamalia terdampar. Selain itu Tim Wilker NTB juga melakukan sosialisasi penanganan mamalia laut terdampar maupun jenis ikan dilindungi lainnya yang masuk perlindungan penuh serta Apendiks II CITES sesuai amanat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono,” kata Tebe. 

Selain KKP, penanganan paus terdampar tersebut juga melibatkan pihak terkait di antaranya DKP  Kabupaten Lombok Utara, Polair Polda NTB, Polsek Bayan, Kepala Desa setempat serta Kelompok Nelayan dan POKMASWAS Briuk Maju.(*)






KKP Kenalkan Program Ekonomi Biru ke Mahasiswa

3 hari lalu

KKP Kenalkan Program Ekonomi Biru ke Mahasiswa

Program KKP untuk pengembangan wisata dilaksanakan pula melalui Program Desa Wisata Bahari sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93 Tahun 2020.


KKP Tegaskan Komitmen Pengelolaan Karbon Biru

6 hari lalu

KKP Tegaskan Komitmen Pengelolaan Karbon Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen dan keseriusan dalam pengelolaan karbon biru di Indonesia melalui penurunan emisi, peningkatan ekonomi dan pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tahun 2030.


KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

7 hari lalu

KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

Dari hasil identifikasi visual yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar diketahui paus tersebut merupakan jenis Paus Bryde berukuran sekitar 4-5 meter


SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

9 hari lalu

SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

SCI mendorong kementerian mengembangkan rantai pasok komoditas. Saat ini hanya KKP yang sudah baik.


Menteri Trenggono Tetapkan Perairan Kolepom sebagai Kawasan Konservasi Perairan

11 hari lalu

Menteri Trenggono Tetapkan Perairan Kolepom sebagai Kawasan Konservasi Perairan

Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Kawasan Konservasi Kolepom melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kolepom Provinsi Papua Selatan pada 5 Januari 2023.


KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

15 hari lalu

KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan telah memfasilitasi 328.086 pelaku usha


Menteri KKP Tinjau Pembangunan Tambak Udang Modern Terbesar

19 hari lalu

Menteri KKP Tinjau Pembangunan Tambak Udang Modern Terbesar

Luasnya mencapai 60 hektare berisi 149 petak tambak.


Menakar Penghentian Impor Garam

20 hari lalu

Menakar Penghentian Impor Garam

Pemerintah ambil ancang-ancang untuk menutup kran impor garam pada 2024 mendatang. Realistis atau utopis?


PNBP Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 Melejit 600 Persen

34 hari lalu

PNBP Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 Melejit 600 Persen

Ditjen PRL mencatat sederet capaian kinerja selama tahun 2022.


PNPB Perikanan Meningkat, Capai Rp 1,79 Triliun

37 hari lalu

PNPB Perikanan Meningkat, Capai Rp 1,79 Triliun

Tahun ini kampung-kampung budidaya juga sudah berjalan di beberapa daerah