Sosiolog UNJ Kritik Megawati Soal Riset Harus Pakai Ideologi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Indonesia ke-5 Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri (tengah) berswafoto  bersama Ketua DPR Puan Maharani (kanan) dan Menteri Pertahanan Prabowo Soebianto (kiri)  seusai prosesi  Pengukuhan Guru Besar,  di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 Juni 2021. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    Presiden Indonesia ke-5 Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri (tengah) berswafoto bersama Ketua DPR Puan Maharani (kanan) dan Menteri Pertahanan Prabowo Soebianto (kiri) seusai prosesi Pengukuhan Guru Besar, di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 Juni 2021. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mengkritik isi orasi ilmiah Presiden kelima Megawati Soekarnoputri di acara pengukuhan sebagai Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Universitas Pertahanan.

    "Saya coba membaca isi orasi ilmiah Megawati dengan perspektif critical thinking sebagaimana saran Megawati menyebut bahwa dibutuhkan kemampuan high order thinking skill. Nah, salah satu high order thinking skill itu adalah critical hinking (berpikir kritis). Jadi sah-sah saja jika kita kritik isinya," kata Ubed dalam keterangannya, Sabtu, 12 Juni 2021.

    Kritik pertama ihwal menempatkan ideologi Pancasila sebagai tonggak eksistensi seluruh kebijakan stratejik. Dalam orasinya, Megawati menyebut bahwa langkah rezim saat ini yang mengintegrasikan seluruh lembaga pengembangan dan riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan menempatkan ideologi Pancasila sebagai tonggak eksistensi seluruh strategic policy dari BRIN sangatlah tepat. Dengan keberadaan BRIN maka reseach based policy harus dikedepankan.

    "Bayangkan riset harus pake ideologi, bukankah itu arah nalar pengetahuan hegemonik? Sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip scientifict," katanya.

    ADVERTISEMENT

    Megawati, kata Ubed, juga mengatakan dalam orasinya bahwa kepemimpinan stratejik itu menempatkan penguasaan negara Indonesia atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

    Menurut Ubed, narasi tersebut tidak empirik dalam kepemimpinan politiknya sebagai partai yang sangat berkuasa dalam pemerintahan saat ini. Sebab, faktanya kekayaan alam Indonesia tidak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tetapi untuk kemakmuran asing dan oligarki.

    "Silakan cek penguasaan Chevron, British Petroleum, Freeport, Newmont,  Heng Fung Mining , PetroChina, Total, Eramet,  Calgary, Conoco Philip, ExonMobil, dan lain-lain pada penguasaan sumber daya alam di Indonesia dan silakan juga dicek oligarki Indonesia siapa saja yang mengeruk keuntungan atas pengerukan sumber daya alam tersebut," ujarnya. Sementara di sisi lain, Ubed menilai rakyat miskin Indonesia kini terus bertambah hingga 27 juta lebih.

    Narasi lain yang Megawati sampaikan dalam orasinya juga dinilai bermasalah. Misalnya, Ubed menyebutkan, Ketua Umum PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa kepemimpinan stratejik itu melestarikan lingkungan, memperjuangkan bumi sebagai rumah bersama seluruh umat manusia.

    "Narasi itu sama sekali tidak empirik dalam kepemimpinan politik Megawati. Persetujuan partainya Megawati pada UU Omnibus Law yang merusak lingkungan adalah fakta dari ketidakempirikan orasi Megawati," kata dia.

    Baca juga: Selain Universitas Pertahanan, Megawati Dapat Honoris Causa dari 9 Kampus Ini

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...