Kelompok Penggerak Konservasi Dapat Bantuan KKP

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungannya ke Sumatera Barat di Kota Pariaman (2/6/2021).

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungannya ke Sumatera Barat di Kota Pariaman (2/6/2021).

    INFO NASIONAL – Dua Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Provinsi Sumatera Barat mendapat bantuan berupa peralatan penunjang kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL). Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan langsung saat berkunjung ke Kota Pariaman, 2 Juni 2021.

    Menteri Trenggono meminta dua kelompok penerima bantuan ini menjadi garda terdepan membangun bidang kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi. “Saya berharap bantuan KOMPAK yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dan dijaga sebaik mungkin untuk kegiatan konservasi,” ujarnya.

    Bantuan pertama diserahkan kepada David Hidayat, Ketua Kelompok Anak Desa Sungai Pinang (Andespin) Deep West Sumatera, senilai Rp 122.110.000  dalam bentuk 17 unit barang. Yakni  satu unit dive compressor, dua unit tabung selam, empat set fin, empat set snorkel, empat set masker, satu set underwater camera dan satu unit proyektor.

    Andespin adalah kelompok masyarakat pengawas yang memiliki visi dan misi  lingkungan, konservasi, edukasi dan sosial kemasyarakatan. Kelompok ini aktif sejak tahun 2014. Melaksanakan berbagai kegiatan meliputi transplantasi dan pengawasan terumbu karang di Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh, rehabilitasi kawasan pantai dan muara melalui penanaman mangrove,  dan kegiatan lainnya.

    “Kami berterima kasih kepada KKP atas bantuan peralatan selam yang diserahkan langsung oleh Pak Menteri. Tambahan bantuan alat selam ini, tentu membuat kami makin semangat untuk terus melakukan kegiatan yang mendukung konservasi seperti terumbu karang dan sebagainya.  Selama ini kami memang terkendala dengan kurangnya peralatan seperti tidak ada kompresor pengisi tabung dan kamera bawah air untuk dokumentasi setiap kegiatan,” ucap David.

    Bantuan kedua diberikan pada KOMPAK Raja Samudera. Kelompok ini aktif berkegiatan di Taman Wisata Perairan Pulau Pieh, Sumatera Barat,  yang merupakan wilayah kerja Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru.

    Bantuan yang diserahkan kepada Kompak Raja Samudera berupa satu unit kapal multifungsi dengan spesifikasi bahan fiber panjang total (LOA) 9,00 m, panjang garis air (LWL) 8,24 m, lebar total (BOA) 1,75 m, tinggi/ dalam (D) 0,70 m, dan draft (d) 0,40 m, dengan nilai total Rp.99.656.000.

    Raja Samudera merupakan kelompok masyarakat mitra konservasi yang bergerak di bidang konservasi dan wisata konservasi di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman sejak 2016.

    Kelompok ini  melakukan berbagai kegiatan antara lain pelestarian dan penanaman vegetasi pantai di Pulau Bando, dan Pulau Ujung, perlindungan habitat, populasi ikan dilindungi jenis penyu dan ikan napoleon, dan pemantauan ekosistem terumbu karang. Selain itu mereka juga mengendalikan biota invasif, pelestarian biota penyu, dan pemanfaatan wisata minat khusus pengamatan penyu, cetacean, snorkeling, diving, free diving, dan kemping di kawasan konservasi perairan.  

    Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Andi Rusandi menyampaikan bantuan tersebut untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan konservasi oleh kelompok. Dia juga menegaskan, bantuan tersebut akan terus dimonitor dan dievaluasi pemanfaatannya sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi KKP untuk pemberian bantuan KOMPAK selanjutnya.

    Turut hadir menyaksikan penyerahan bantuan yakni Dirjen PRL Tb. Haeru Rahayu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KKP wilayah Sumbar, dan Perangkat Daerah Provinsi Sumbar dan Kota/Kabupaten Pariaman. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.