Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kelompok Penggerak Konservasi Dapat Bantuan KKP

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungannya ke Sumatera Barat di Kota Pariaman (2/6/2021).
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungannya ke Sumatera Barat di Kota Pariaman (2/6/2021).
Iklan

INFO NASIONAL – Dua Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Provinsi Sumatera Barat mendapat bantuan berupa peralatan penunjang kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL). Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan langsung saat berkunjung ke Kota Pariaman, 2 Juni 2021.

Menteri Trenggono meminta dua kelompok penerima bantuan ini menjadi garda terdepan membangun bidang kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi. “Saya berharap bantuan KOMPAK yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dan dijaga sebaik mungkin untuk kegiatan konservasi,” ujarnya.

Bantuan pertama diserahkan kepada David Hidayat, Ketua Kelompok Anak Desa Sungai Pinang (Andespin) Deep West Sumatera, senilai Rp 122.110.000  dalam bentuk 17 unit barang. Yakni  satu unit dive compressor, dua unit tabung selam, empat set fin, empat set snorkel, empat set masker, satu set underwater camera dan satu unit proyektor.

Andespin adalah kelompok masyarakat pengawas yang memiliki visi dan misi  lingkungan, konservasi, edukasi dan sosial kemasyarakatan. Kelompok ini aktif sejak tahun 2014. Melaksanakan berbagai kegiatan meliputi transplantasi dan pengawasan terumbu karang di Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh, rehabilitasi kawasan pantai dan muara melalui penanaman mangrove,  dan kegiatan lainnya.

“Kami berterima kasih kepada KKP atas bantuan peralatan selam yang diserahkan langsung oleh Pak Menteri. Tambahan bantuan alat selam ini, tentu membuat kami makin semangat untuk terus melakukan kegiatan yang mendukung konservasi seperti terumbu karang dan sebagainya.  Selama ini kami memang terkendala dengan kurangnya peralatan seperti tidak ada kompresor pengisi tabung dan kamera bawah air untuk dokumentasi setiap kegiatan,” ucap David.

Bantuan kedua diberikan pada KOMPAK Raja Samudera. Kelompok ini aktif berkegiatan di Taman Wisata Perairan Pulau Pieh, Sumatera Barat,  yang merupakan wilayah kerja Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bantuan yang diserahkan kepada Kompak Raja Samudera berupa satu unit kapal multifungsi dengan spesifikasi bahan fiber panjang total (LOA) 9,00 m, panjang garis air (LWL) 8,24 m, lebar total (BOA) 1,75 m, tinggi/ dalam (D) 0,70 m, dan draft (d) 0,40 m, dengan nilai total Rp.99.656.000.

Raja Samudera merupakan kelompok masyarakat mitra konservasi yang bergerak di bidang konservasi dan wisata konservasi di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman sejak 2016.

Kelompok ini  melakukan berbagai kegiatan antara lain pelestarian dan penanaman vegetasi pantai di Pulau Bando, dan Pulau Ujung, perlindungan habitat, populasi ikan dilindungi jenis penyu dan ikan napoleon, dan pemantauan ekosistem terumbu karang. Selain itu mereka juga mengendalikan biota invasif, pelestarian biota penyu, dan pemanfaatan wisata minat khusus pengamatan penyu, cetacean, snorkeling, diving, free diving, dan kemping di kawasan konservasi perairan.  

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Andi Rusandi menyampaikan bantuan tersebut untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan konservasi oleh kelompok. Dia juga menegaskan, bantuan tersebut akan terus dimonitor dan dievaluasi pemanfaatannya sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi KKP untuk pemberian bantuan KOMPAK selanjutnya.

Turut hadir menyaksikan penyerahan bantuan yakni Dirjen PRL Tb. Haeru Rahayu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KKP wilayah Sumbar, dan Perangkat Daerah Provinsi Sumbar dan Kota/Kabupaten Pariaman. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

1 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.


DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

2 hari lalu

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.


Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

2 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.


Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

7 hari lalu

Wisatawan berjalan di kawasan Balai Konservasi Mangrove dan Bekantan di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin, 21 Agustus 2023. Pemprov Kalimantan Utara mempromosikan sektor wisata unggulan yang salah satunya wisata hutan konservasi mangrove dan bekantan di Tarakan dalam Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) Bangga Berwisata Indonesia (BBWI). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

Sejumlah aspek dalam RUU KSDAHE dianggap masih memerlukan penguatan dan penyelarasan.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

7 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

16 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.


KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

19 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.


Kembalikan Kejayaan Biodiversitas di IKN, Guru Besar Konservasi UI Usul Pembuatan Koridor Ekologi

23 hari lalu

Massa buruh membawa poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Para buruh juga menuntut pemerintah untuk menghentikan obral tanah dan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). TEMPO/M Taufan Rengganis
Kembalikan Kejayaan Biodiversitas di IKN, Guru Besar Konservasi UI Usul Pembuatan Koridor Ekologi

Dengan konsep kota hutan, ada peluang untuk mengembalikan kejayaan biodiversitas di kawasan IKN.


KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

25 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.


Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

27 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.