Cak Imin Sebut Rencana PPN Sembako Bisa Berefek Domino dan Perburuk Situasi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menghadiri pemakaman almarhum KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah di Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Senin, 3 Februari 2020. Pemakaman pengasuh Ponpes Tebuireng, Gus Sholah tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting dan ribuan pelayat. ANTARA/Syaiful Arif

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menghadiri pemakaman almarhum KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah di Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Senin, 3 Februari 2020. Pemakaman pengasuh Ponpes Tebuireng, Gus Sholah tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting dan ribuan pelayat. ANTARA/Syaiful Arif

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah tinjau ulang rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

    "Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemik dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit," kata Cak Imin panggilan akrab Muhaimin Iskandar dalam keterangannya, Kamis 10 Juni 2021.

    Menurut dia, rencana kebijakan tersebut berpotensi semakin memberatkan kehidupan masyarakat dan kontraproduktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP.

    Dia menilai jika bahan pokok dikenakan PPN maka akan membebani masyarakat karena saat ini pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit, lebih dari 50 persen omzet dagang menurun.

    ADVERTISEMENT

    "Kalau sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN tentu saja merugikan masyarakat karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

    Ketua Umum DPP PKB itu menilai jika sembako terkena PPN maka akan berlaku teori efek domino, yaitu masyarakat menurun daya belinya terutama pekerja/karyawan perusahaan, dan perekonomian makin sulit untuk bangkit.

    Di sisi lain menurut Muhaimin, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN 0 persen bagi barang impor kendaraan dan properti untuk menggairahkan perekonomian agar usaha-usaha tersebut dapat bangkit kembali sehingga daya beli konsumen meningkat.

    Baca juga: Selain Beras, 10 Bahan Pokok Ini Akan Dikenakan PPN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...