Penghinaan Presiden, Yasonna: Boleh Kritik Kebijakan tapi Jangan Serang Pribadi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan keterangan usai apel pegawai di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Apel tersebut juga dirangkaikan dengan penguatan pembangunan Zona Integritas 520 satuan kerja menuju WBK/WBBM. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan keterangan usai apel pegawai di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Apel tersebut juga dirangkaikan dengan penguatan pembangunan Zona Integritas 520 satuan kerja menuju WBK/WBBM. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengungkap alasan pemerintah tetap memasukkan pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru.

    "Saya kira kita menjadi sangat liberal kalau membiarkan (penghinaan terhadap presiden). Di beberapa negara (pasal) itu hal yang lumrah. Enggak bisa kalau kebebasan sebebas-bebasnya, itu bukan kebebasan, itu anarki," ujar Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu, 9 Juni 2021.

    Menurut Yasonna, sah-sah saja jika masyarakat mengkritik kebijakan presiden, tapi tidak boleh menyerang personal.

    "Kita tahu lah, presiden kita sering dituduh secara personal dengan segala macam isu itu, dia tenang-tenang saja. Beliau mengatakan kepada saya tidak ada masalah dengan pasal itu. Tapi, apakah kita biarkan presiden yang akan datang digitukan?," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

    "Harus ada batas-batas yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang berkeadaban," lanjut dia.

    Selain itu, ia beralasan pasal ini berbeda dengan yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, MK pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Ini berbeda dengan yang pernah dibatalkan MK. Sekarang kan delik aduan (yang dibatalkan MK delik biasa)," ujar Yasonna.

    Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 218 hingga 220 RKUHP terbaru. Penghinaan terhadap presiden dan wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya menjadi 4,5 tahun penjara. Sementara itu, bagi yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara.

    Baca: PPP Minta Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada di RKUHP tapi Dipagari


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.