Kritik RKUHP, Politisi Gerindra Usul Pasal Penghinaan Presiden Masuk Perdata

Reporter

Anggota DPR sekaligus politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, menghadiri sidang putusan pria pembawa bendera, Dede Lutfi Alfiandi, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 30 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, JakartaAnggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyarankan agar pasal tentang penghinaan presiden-wakil presiden yang diatur dalam RKUHP dialihkan menjadi ranah perdata. Dengan demikian, menurut dia, penyelesaian kasus yang berhubungan dengan penghinaan kepala negara tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang merupakan rumpun eksekutif.

"Saya dari dulu paling benci pasal penghinaan presiden. Saya menyarankan agar dialihkan ke ranah perdata saja sehingga penyelesaiannya tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang merupakan rumpun eksekutif," kata Habiburokhman dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

Dia menilai selama pasal penghinaan presiden-wapres masih dalam wilayah pidana maka tuduhan pasal tersebut digunakan untuk menyasar pihak yang berseberangan dengan kekuasaan akan terus ada. Oleh sebab itu, ia menilai, seobjektif apapun proses peradilan bila kasusnya ditangani kepolisian dan kejaksaan maka akan muncul berbagai dugaan. 

Tak hanya soal itu, politikus Gerindra ini juga menanyakan teknis carry over (RKUHP). Ia menyatakan bila RKUHP hanya tindak lanjuti dari periode lalu maka langsung dibahas ke tingkat dua. "Karena itu percuma Kemenkumham keliling Indonesia ke 11 kota meminta masukan terkait RKUHP," ujar dia.

Ia meminta Kemenkumham menjelaskan ihwal mekanisme carry over pembahasan RKUHP. Menurut dia, perlu diperjelas apakah mengikuti tahapan pembahasan seperti yang pernah dijalankan DPR periode 2014-2019 yang sudah disetujui di Tingkat I atau di Komisi III DPR.

"Lalu apakah ketika RKUHP diajukan maka masuk tahap kedua. Apakah ada masukan seperti itu dari para ahli atau masyarakat," kata Habiburokhman.

Baca juga: Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada di RKUHP, Wamenkumham: Itu Delik Aduan






Soal Deklarasi Capres-Cawapres KIR, Gerindra: Pak Muhaimin Minta Sebelum Puasa

3 jam lalu

Soal Deklarasi Capres-Cawapres KIR, Gerindra: Pak Muhaimin Minta Sebelum Puasa

Sekjen Gerindra menyebut Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ingin deklarasi capres dan cawapres ditetapkan sebelum Ramadan.


Soal Capres-Cawapres, Gerindra: Pak Muhaimin Paling Kuat Jadi Pendamping Prabowo

6 jam lalu

Soal Capres-Cawapres, Gerindra: Pak Muhaimin Paling Kuat Jadi Pendamping Prabowo

Muzani mengamini jika kandidat unggulan capres cawapres di koalisi KIR adalah Prabowo dan Muhaimin Iskandar.


Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

8 jam lalu

Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

Ahmad Muzani mengatakan pujian Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Prabowo Subianto merupakan sinyal dukungan


Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

9 jam lalu

Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.


Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

9 jam lalu

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.


Prabowo Soal Cawapres: Masih Lama, Saya Pun Belum Tahu

10 jam lalu

Prabowo Soal Cawapres: Masih Lama, Saya Pun Belum Tahu

Prabowo mengatakan waktu pendaftaran untuk Pilpres 2024 masih lama. Toh, dia juga belum tahu akan berpasangan dengan siapa.


Ada Tiga Kursi Kosong di Acara HUT Gerindra, Prabowo Ungkap Alasannya

12 jam lalu

Ada Tiga Kursi Kosong di Acara HUT Gerindra, Prabowo Ungkap Alasannya

Ada tiga kursi yang dibiarkan kosong dalam perayaan HUT ke-15 Partai Gerindra hari ini. Prabowo pun menjelaskan kenapa hal itu dilakukan.


Puji Prabowo di HUT Gerindra, Jokowi: Potensi jadi Partai Teratas dan Punya Elektabilitas Tinggi

13 jam lalu

Puji Prabowo di HUT Gerindra, Jokowi: Potensi jadi Partai Teratas dan Punya Elektabilitas Tinggi

Jika kerja-kerja partai Gerindra terus didongkrak, kata Jokowi, maka partai besutan Prabowo Subianto ini berpotensi jadi partai paling atas.


Ratusan Bendera Gerindra Dicopot Satpol PP Depok di HUT ke-15 Partai Besutan Prabowo

13 jam lalu

Ratusan Bendera Gerindra Dicopot Satpol PP Depok di HUT ke-15 Partai Besutan Prabowo

Ketua Panitia HUT ke-15 Partai Gerindra Kota Depok Edi Masturo minta Pemkot Depok tidak tebang pilih.


Muhaimin Iskandar Ingin Ajak Golkar Gabung Koalisi PKB-Gerindra

13 jam lalu

Muhaimin Iskandar Ingin Ajak Golkar Gabung Koalisi PKB-Gerindra

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan akan mengunjungi Partai Golkar. Dia ingin ajak Golkar masuk koalisi PKB - Gerindra.