TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyerahkan tambahan bukti dan Informasi mengenai dugaan pelanggaran HAM pada proses tes wawasan kebangsaan (TWK).
Novel meyakini proses TWK dilakukan dengan cara-cara yang tidak tepat. Oleh karena itu, katanya, mereka meminta penyelenggara membuka hasil tes karena ketidaklulusan tersebut berdampak pada adanya stigma/label terhadap pribadi mereka.
“Stigma ini masalah serius. Ketika kami meminta hal sepenting itu (hasil TWK, red) untuk kepentingan kami, tetapi tidak diberikan, itu aneh,” kata Novel menegaskan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik KPK Harun Al Rasyid mengatakan dirinya bersama puluhan pegawai KPK yang tidak lulus TWK berkepentingan mengetahui hasil dan penjelasan TWK.
Ia menganalogikan hasil TWK itu sebagai rekam medis yang menunjukkan riwayat penyakit seseorang.
“Kenapa kami minta hasil assesment (TWK), karena kalau kami dianggap orang berpenyakit, misal kami punya penyakit jantung kami ingin penyakit itu bisa sembuh,” kata Harun.
Terkait dengan adanya laporan dan informasi tambahan itu, anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam, mengatakan seluruh data yang diberikan Novel dan empat pegawai KPK telah diterima Komnas HAM.
“Kami tidak lelah mendapatkan berbagai informasi,” kata dia saat jumpa pers yang sama.
Terkait kesulitan pegawai KPK mendapatkan hasil TWK, Anam berpendapat bahwa dalam konteks HAM penting untuk membuka Informasi tersebut kepada masing-masing peserta tes.
“Dalam konteks HAM, itu sangat penting. Ini sebenarnya bisa langsung dieksekusi (oleh penyelenggara TWK, red). Kami harap ini segera direspons karena ini jadi perhatian serius Komnas HAM,” ujar Anam.
Ia menjelaskan jika tes itu memang dilakukan dengan transparan dan menjalankan perintah undang-undang, maka penyelenggara TWK harus konsisten memberi hasil tes kepada masing-masing peserta yang meminta.
Baca: Akal Busuk TWK, Ini Dugaan Pelanggaran HAM dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK
