Mahfud Md Ungkap Rencana Pemerintah Buat Omnibus Law di Bidang Digital

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md menyebut pemerintah berencana membuat omnibus law di bidang elektronik untuk menjamin keamanan lalu lintas transaksi elektronik.

    Sebab, ujar Mahfud, aturan hukum yang ada saat ini masih belum menjangkau sejumlah sektor seperti perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik dalam hal keuangan, dan lain sebagainya. Padahal, lanjut Mahfud, serangan di dunia digital semakin marak.

    "Tadi BIN memaparkan tentang betapa bahayanya dunia digital ini berdasarkan survei dan studi di berbagai negara. Untuk itu, kita memutuskan untuk membuat semacam omnibus law di bidang elektronik," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Selasa, 8 Juni 2021.

    Di samping itu, pemerintah akan segera mengkaji ulang kekuatan pertahanan di dunia digital. "Banyak serangan intelijen, serangan terhadap pertahanan kita dan sebagainya. Masih banyak yang bolong-bolong," tuturnya.

    Bekas Mahkamah Konstitusi itu menyebut, omnibus law di bidang elektronik ini merupakan rencana jangka panjang pemerintah menjamin keamanan lalu lintas transaksi elektronik. Sementara untuk jangka pendek, pemerintah akan segera melakukan revisi terbatas terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Sejumlah pasal UU ITE yang akan direvisi yakni Pasal 27, 28,29, dan 36. Selain itu, akan ada penambahan satu pasal yakni 45C. "Revisi ini akan dikerjakan Menkumham untuk proses penyerasian, sinkronisasi untuk selanjutnya dibawa ke proses legislasi," tutur Mahfud.

    DEWI NURITA

    Baca: Jokowi Minta Pedoman Tafsir UU ITE Diluncurkan, Mahfud: Paling Lama Pekan Depan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...