TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan tidak hanya akan melanggar hak-hak pegawai KPK tersebut. Bahkan hak-hak seluruh masyarakat di Indonesia juga ikut terancam.
"Yang lebih gawat lagi adalah bagaimana pemberhentian 51 pegawai yang berpengalaman, berintegritas, dan berprestasi ini akan melemahkan kinerja antikorupsi KPK, yang juga dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak asasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan," kata Usman dalam konferensi pers daring, Selasa, 8 Juni 2021.
Usman mengingatkan negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Korupsi, kata dia, mempunyai dampak yang sangat buruk terhadap pemikmatan dan pemenuhan hak ekonomi dan sosial masyarakat.
"Maka dari itu, korupsi dalam bentuk apapun harus dilawan dan dicegah oleh negara," kata Usman.
Menurut Usman, Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan Komentar Umum nomor 23 terhadap Pasal 7 ICESCR, telah menjamin hak atas kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan, direkrut, dan diberhentikan tanpa adanya diskriminasi dan tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.
Pelemahan KPK juga dinilai bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan independensi dan efektivitas lembaga antikorupsi, seperti yang disyaratkan oleh Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Prinsip-Prinsip Jakarta untuk Lembaga Antikorupsi.
Apalagi Indonesia telah menandatangani deklarasi politik di Sidang Khusus Majelis Umum PBB Menentang Korupsi (UNGASS), yang mengikat negara-negara untuk memungkinkan badan-badan antikorupsi menjalankan fungsi pengawasan mereka secara efektif dan bebas, tanpa pengaruh yang tidak semestinya.
Direktur Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai pemecatan ini juga akan secara signifikan melemahkan KPK. Dalam konteks perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan Indonesia, ia melihat terdapat potensi serius peningkatan praktik korupsi di sektor lingkungan dan manajemen sumber daya alam.
"Meningkatnya praktik korupsi ini akan memperparah tingkat kerusakan lingkungan yang selama ini sudah kita alami," kata Leonard.
Padahal, Leonard melihat pimpinan KPK sebelum ini mempunyai komitmen cukup kuat untuk mencegah dan menindak praktik-praktik korupsi lingkungan dan sumber daya alam. Termasuk juga korupsi yang melibatkan pelaku-pelaku investasi pembangkit listrik tenaga batubara yang kotor. Para staf KPK yang akan dipecat ini, kata dia, adalah sosok paling depan yang melawan korupsi pada sektor lingkungan, sumber daya alam dan energi tersebut.
"Tidak mungkin dinafikan kemungkinan adanya skenario besar dibalik rencana pemecatan 51 orang pegawai KPK ini, untuk juga memuluskan praktik-praktik korupsi yang merusak lingkungan," kata Leonard.
