TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra, Fadli Zon menilai banyak pihak salah paham terhadap rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeli alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpahankam) tahun 2020-2044.
Ia menilai kesalahpahaman itu disebabkan tiga hal. "Pertama, orang hanya melihat total besaran anggarannya yang mencapai Rp 1.760 triliun, tapi tidak memperhatikan skemanya," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Senin, 7 Juni 2021.
Kedua, kata Fadli, orang melupakan bahwa rencana ini merupakan proyek strategis jangka waktu 25 tahun. Ketiga, kata dia, orang lupa bahwa semua rencana itu baru berupa draf rencana pemerintah.
Fadli menilai rencana Kementerian Pertahanan ini justru merupakan terobosan. Ia mengatakan, penyatuan alokasi anggaran pertahanan 25 tahun untuk memenuhi alpahankam justru bisa menjadi jawaban untuk mempercepat modernisasi alpahankam TNI.
Fadli beralasan, terobosan ini akan menjawab percepatan modernisasi alpahankam. Ia menyinggung ihwal banyaknya alpahankam yang sudah tak memadai dan berusia uzur.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun mencontohkan tenggelamnya KRI Nanggala-402 yang di antaranya tersebab usia tua. Fadli mengatakan, selama ini anggaran TNI banyak tersedot untuk pemeliharaan alpahankam yang sudah tak layak pakai.
Kedua, Fadli Zon mengatakan, dari sisi anggaran skema ini dapat meningkatkan kapasitas pengadaan alpahankam secara lebih komprehensif. Selain meningkatkan posisi tawar Indonesia, Fadli menilai cara ini bakal lebih efisien dibanding jika pengadaannya secara terpisah dan parsial.
Jika diukur dari Produk Domestik Bruto tahun 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun, ujar Fadli, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun itu hanya pada kisaran 0,6-0,7 persen setiap tahunnya.
Menurut Fadli, bila merujuk dokumen Minimum Essential Force (MEF) II tahun 2014-2019, alokasi anggaran pertahanan mestinya sudah ke arah 1,5 persen terhadap PDB.
"Ketiga, rencana ini bersifat meneruskan strategi MEF yang saat ini sudah masuk tahap ke-3," ucap dia.
Fadli Zon mengatakan, sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo harus menghadapi tiga tantangan sekaligus menyangkut MEF. Yakni menuntaskan MEF, menghadapi kendala anggaran pertahanan karena pandemi Covid-19, dan harus bisa menawarkan strategi baru untuk meneruskan MEF.
"Jadi mau tidak mau Kemenhan harus bisa membuat terobosan. Rancangan Perpres tentang Alpahankam ini adalah hasilnya," kata Fadli.
Rencana pembelian peralatan pertahanan dan keamanan oleh Kementerian Pertahanan disorot. Selain ihwal pembiayaan jumbo Rp 1.760 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri, beberapa pihak juga menyorot keterlibatan PT Teknologi Militer Indonesia yang berisi empat kader Partai Gerindra.
Dalam rapat dengan Komisi I DPR Rabu, 2 Juni lalu, Prabowo disebut telah mengklarifikasi keberadaan orang-orang dekatnya di PT TMI. Menurut anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon, Prabowo menjamin bahwa PT TMI tak akan menjadi broker alpahankam.
Baca juga: Prabowo Sebut Alutsista Indonesia Sudah Tua, Mendesak Diganti
