TEMPO.CO, Jakarta - Dosen University of Sydney, Australia, Thomas Power menilai ada enam tahapan pelemahan KPK di era Presiden Joko Widodo.
Tahapan pertama adalah menempatkan sebagian elit politik di luar jangkauan KPK. Thomas membandingkan, di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana orang yang berada di lingkarannya masih 'bisa' diselidiki dan disidik.
"Sedangkan di era Jokowi, ada perubahan. Terutama ketika ingin menyelidiki orang besar," ucap Thomas dalam diskusi daring berjudul 'Pengkerdilan KPK dan Membaca Arah Politik Antikorupsi di Indonesia' pada Senin, 7 Juni 2021.
Tahapan selanjutnya adalah adanya intimidasi terhadap penyidik KPK. Salah satunya adalah insiden penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.
Kemudian, delegimitasi diskursif terhadap penyidik-penyidik yang independen. "Caranya melalui pendengungan isu-isu taliban," kata Thomas.
Tanda pelemahan keempat, kata Thomas, yakni pengangkatan perwira aktif polisi menjadi pimpinan KPK. "Kelima saat revisi UU KPK terjadi dan yang keenam implementasi dari UU KPK itu sendiri, yang mana salah satunya adalah alih status pegawai menjadi ASN (aparatur sipil negara)," kata dia.
Thomas juga mengatakan faktor struktural dan agential juga menjadi faktor pelemahan terhadap KPK terjadi di era Jokowi. Untuk structural, ada tiga faktor yang melatarbelakangi. "Korupsi bersifat terlembaga, politisasi aparat hukum, dan lembaga independen menjadi ancaman," ucap Thomas.
Sementara faktor agential adalah politisasi KPK pada 2014, dinamika koalisi pemerintah, dan sikap presiden terhadap agenda anti-korupsi. "Di mana presiden lebih mengutamakan agenda pembangunan daripada pemberantasan korupsi," kata Thomas memaparkan faktor pelemahan KPK di era Jokowi.
Baca juga: Direktur Pendidikan KPK Sebut Ada Akun Robot Giring Opini Sudutkan KPK
