KPK Minta Sidang Praperadilan SP3 BLBI Ditunda, Karena Polemik TWK?

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menunjukkan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024, Ade Barkah Surahman dan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 April 2021. Penyidik resmi menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengaturan proyek di lingkungan  Pemerintahan Kabupaten Indramayu tahun 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menunjukkan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024, Ade Barkah Surahman dan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 April 2021. Penyidik resmi menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indramayu tahun 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta sidang praperadilan gugatan SP3 kasus SKL Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    KPK menyatakan telah berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 31 Mei 2021. “KPK telah berkirim surat,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Senin, 7 Juni 2021.

    Ali mengatakan KPK meminta penundaan sidang karena tim Biro Hukum KPK masih menyiapkan surat-surat dan administrasi persidangan. Dia membantah bahwa permintaan penundaan karena adanya polemik Tes Wawasan Kebangsaan.

    “Kami tegaskan permintaan penundaan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan polemik TWK,” ujar Ali. Ali mengatakan KPK memastikan hadir dalam persidangan selanjutnya.

    ADVERTISEMENT

    Sidang praperadilan atas keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) SKL  Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim akan digelar pada hari ini, 7 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Koordinator MAKI Boyamin Saiman sebagai penggugat mengatakan, rencananya sidang akan dilangsungkan sekitar pukul 10.00 WIB. "Semoga KPK akan hadir sebagai bentuk penghormatan proses hukum dan tentunya KPK akan memberikan alasan, jawaban dan bukti atas terbitnya SP3 tersebut," ucap dia melalui keterangan tertulis pada Senin, 7 Juni 2021.

    Gugatan praperadilan ini sebelumnya dilayangkan Boyamin pada 30 April 2021. Ia pun meyakini bakal memenangkan gugatan ini.

    "Karena hukum Indonesia tidak menganut putusan seseorang dijadikan dasar menghentikan perkara orang lain (Yurisprodensi). Seseorang tersangka bisa dihukum bersalah atau bebas setelah melalui proses persidangan, bukan atas dasar SP3 oleh penyidik KPK," kata Boyamin.

    Adapun alasan MAKI melakukan praperadilan, Boyamin menjelaskan bahwa KPK mendalilkan SP3 dengan alasan bebasnya Syafrudin Arsyad Tumenggung menjadikan perkara korupsi BLBI kehilangan syarat perbuatan penyelenggara negara.

    Menurut Boyamin, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam surat dakwaan Syafruddin Arsyad Temenggung dengan jelas didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Koentjoro-Jakti. "Sehingga meskipun SAT telah bebas (Dalam kasus SKL BLBI), namun masih terdapat penyelenggara negara, yaitu Dorojatun Koentjoro-Jakti," ucap dia.

    Baca juga: Tagih Piutang BLBI, Sri Mulyani: Kami Tak Lagi Pertanyakan Niat Baik atau Tidak


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...