TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa pegawai KPK diduga sudah diincar agar tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Mereka bahkan ditengarai sudah diincar jauh-jauh hari sebelum TWK digelar. TWK merupakan salah satu syarat alih status pegawai lembaga antikorupsi ini menjadi ASN. Alih-alih fokus pada kebangsaan, pertanyaan dalam TWK ini bahkan ada yang bersifat pribadi.
Penyelidik senior KPK Harun Al Rasyid menjadi salah satu nama yang tersingkir. Dia mengatakan sudah mengetahui adanya daftar nama pegawai yang dibidik. Harun masuk menjadi salah satu daftar tersebut. Dia mengatakan mendapatkan daftar itu dari salah satu pimpinan KPK. Daftar diduga dibuat oleh Ketua KPK Firli Bahuri. “Orang-orang ini sudah masuk list,” kata dia menceritakan ulang ucapan Ghufron, pada 27 Mei 2021 kepada tim Indonesialeaks.
Sekretaris Jenderal Wadah Pegawai KPK Farid Andhika mengatakan mendampingi Harun ketika bertemu Ghufron di Musala Al Ikhlas, Gedung Penunjang yang berada di belakang Gedung KPK pada November 2020. Dia ingat betul jumlah pegawai itu ada 21 orang. “Saya mengasosiasikan daftar itu dengan bioskop 21,” ujar dia.
Firli Bahuri membantah telah membuat daftar pegawai-pegawai tersebut. “Apa kepentingan saya membuat list orang,” kata dia di DPR, 3 Juni 2021.
Sebelumnya, Firli juga membantah tudingan bahwa TWK dilaksanakan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai. "Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun," kata dia dalam konferensi pers di kantornya, seusai pelantikan pegawai KPK menjadi ASN, Selasa, 1 Juni 2021.
Ketika mendapatkan daftar itu, Harun dan Farid sebenarnya tidak terlalu percaya. Sampai akhirnya mereka benar-benar menjadi bagian dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Skenario itu tersusun rapi dan terencana, dimulai dengan memetakan penyidik dan penyelidik yang menangani kasus korupsi kakap, pegawai yang kritis terhadap pimpinan, hingga pegawai yang mengusut pelanggaran etik Firli Bahuri.
Dihimpun dari berbagai sumber, Tim Indonesialeaks mencoba memetakan pegawai-pegawai yang terancam tersingkir, serta latar belakang kiprah mereka di komisi antirasuah. Berikut daftarnya:
1. Mengungkap Pelanggaran Etik Firli Bahuri saat Menjadi Deputi Penindakan
- Hery Muryanto
- Andi Abdul Rahman Rahim
- Arbaa Achmadin Yudho Sulistyo
- Yulia Anastasia Fuada
2. Dugaan Kasus Rekening Gendut Budi Gunawan
- Budi Sokmo Wibowo (Penyidik)
- Afief Yulian Miftach (Penyidik)
3. Kepala Satuan Tugas Penyidik Kasus Korupsi Non-Polisi
- Novel Baswedan
- Andre Dhedy Nainggolan
- Budi Agung Nugroho
- Budi Sokmo
- Rizka Anungnata
- Afief Yulian Miftah
- Iguh Sipurba
4. Berani Kritik Pimpinan
- Rasamala Aritonang (Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum)
- Chandra Reksodiprojo (Kepala Biro SDM KPK)
- Giri Suprapdiono (Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi)
- Sujanarko (Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi)
5. Kasus Stepanus Robin Pattuju
- Ambarita Damanik
- Aulia Posteira
- Rizka Anungnata
- Herbert Nababan (non penyidik)
6. Kasus Harun Masiku
- Rizka Anungnata (Kasatgas penyidik)
- Novel Baswedan (Kasatgas penyidik)
7. Kasus Bansos Covid-19
- Andre Dedy Nainggolan (Kasatgas Penyidik)
- Praswad Nugraha (Penyidik)
8. Pengurus Wadah Pegawai KPK
- Yudi Purnomo (Ketua WP KPK dan penyidik kasus benur)
- Farid Andhika (Sekjen WP KPK)
- Harun Al Rasyid (Wakil Ketua WP KPK)
- Tri Artining Putri (Anggota WP KPK)
- Benydictus Siumlala Martin Sumarno (Anggota WP KPK)
Bagaimana upaya dugaan menyingkirkan pegawai KPK lewat TWK? Simak terus beritanya di Tempo.Co
Baca juga: Firli Bahuri Tegaskan Kelulusan TWK Tergantung Usaha
*Liputan ini merupakan kolaborasi konsorsium Indonesialeaks. Yaitu Jaring.id, Tirto.id, Majalah Tempo, Koran Tempo, Tempo.co, The Gecko Project, KBR, Suara.com, Independen.id.
