Kata Pengamat CSIS soal Medsos, Elektabilitas Capres, dan Sindiran Puan Maharani

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Fraksi PDIP DPR RI berfoto dengan pose menunjuk Puan Maharani bersama di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Anggota Fraksi PDIP DPR RI berfoto dengan pose menunjuk Puan Maharani bersama di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh yang disebut-sebut berpotensi maju di Pilpres 2024 menggunakan media sosial untuk memoles citra mereka. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menyebut setidaknya ada empat tokoh yang terlihat dominan memanfaatkan medsos.

    Mereka ialah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

    "Mereka saya kira serius menggarap medsos ini dan dugaan saya punya tim profesional untuk mengelola medsos," kata Arya kepada Tempo pada Selasa, 1 Juni lalu.

    Arya mengatakan, hal ini terlihat dari peningkatan pengikut, baik di kanal Instagram dan Twitter maupun subsribers di Youtube. Kedua, terlihat dari kemampuan empat tokoh tersebut membaca isu yang tengah ramai diperbincangkan publik.

    ADVERTISEMENT

    "Sehingga ketika mencuit satu persoalan atau ada satu aktivitas, langsung viral. Saya kira mereka melakukan riset yang baik di sosmed," ujar Arya.

    Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan media sosial menjadi saluran bagi para tokoh itu untuk memamerkan apa yang mereka kerjakan kepada publik. Ini mengingat jangkauan internet dan media sosial masing-masing sudah mencapai sekitar 73 persen dan 60 persen di kalangan pemilih Indonesia.

    Adjie mengatakan, Ganjar, Anies, dan Ridwan Kamil menggunakan media sosial untuk menunjukkan apa saja yang mereka lakukan sebagai kepala daerah. "Ini membuat tokoh-tokoh tersebut makin dipercakapkan oleh publik," ujar Adjie.

    Persoalan media sosial ini juga yang ditengarai membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kena tegur PDI Perjuangan, termasuk diduga disindir oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan bahwa pemimpin harusnya bukan di media sosial, melainkan turun ke lapangan.

    Adjie justru menilai pernyataan Puan itu tak relevan dalam konteks politik hari ini. Menurut Adjie, di era ini, masyarakat bisa mengetahui kinerja pemimpin termasuk dari media sosial mereka.

    Adjie berujar, Puan pun perlu memanfaatkan kanal media sosial jika dirinya benar-benar ingin maju sebagai kandidat di Pilpres 2024. Ia berpendapat kinerja Puan sejauh ini belum terlalu dikenal publik, baik sebagai bekas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan maupun Ketua DPR.

    "Mbak Puan karena tidak terlalu baik mengkomunikasikan apa yang dia kerjakan, publik tidak punya rekaman yang baik terhadap sosok beliau, baik ketika beliau menjabat Menko maupun Ketua DPR," kata Adjie.

    Menurut Arya Fernandes, pengaruh media sosial terhadap elektabilitas memang perlu diteliti lebih lanjut. Sebab kata dia, di ruang virtual itu publik biasanya sudah kadung memiliki preferensi dan fanatisme masing-masing.

    Namun, Arya tak menampik media sosial ini tetap akan berpengaruh mengingat kian tingginya akses publik terhadapnya.

    "Yang jelas tiap tahun terjadi peningkatan akses publik terutama untuk milenial di medsos, itu juga akan mempengaruhi keterpilihan kandidat yang punya eksposur," ucap Arya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...