TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan mayoritas masyarakat tidak mau adanya perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Sebanyak 52,7 persen masyarakat yang menyatakan menolak usulan ini.
"Baik dikaitkan dengan figur Jokowi atau tidak, secara konsisten data menunjukkan sebagian besar masyarakat menolak wacana presiden 3 periode," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, dalam konferensi pers daring, Sabtu, 5 Juni 2021.
Dari hasil sigi, hanya 27,8 persen responden yang menyatakan setuju dengan usulan ini. Sebesar 19,5 persen sisanya tidak menjawab. Dari hasil sigi, bahkan jika Presiden Joko Widodo yang akan memperpanjang masa jabatannya, mayoritas responden menyatakan tak setuju. Meski begitu, angka penolakannya menurun di 45,3 persen, dan yang setuju hanya 25,3 persen.
Menurut Adi, mayoritas responden yang menolak beralasan usulan ini tidak sesuai dengan konstitusi. Selain itu, alasan lainnya, jabatan 3 periode juga dinilai terlalu lama. Ada pula yang menilai kinerja Jokowi selama ini kurang bagus dan diskriminasi marak terjadi.
"Alasan utama penolakan wacana Jokowi 3 periode adalah karena kinerja Jokowi dianggap kurang bagus (16,4 persen), tidak sesuai dengan norma konstitusi dan demokrasi (9,5 persen), 3 periode terlalu lama (6,8 persen)," kata Adi.
Pengambilan data untuk survei ini dilakukan pada tanggal 23-28 Mei 2021. Sampel diambil sebanyak 1.200 responden. Diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 nomor ponsel yang sudah dipilih secara acak dari kerangka sampel yang ada dan disesuaikan dengan proporsi populasi serta gender.
Adapun margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
