INFO NASIONAL–Peran ilmu pengetahuan, khususnya bidang social humaniora cukup besar bagi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan yang terkait penyelesaian masalah, seperti pandemi Covid-19. Namun, para peneliti justru sering mendapat tantangan dalam mengomunikasikan produk pengetahuan dan advokasi kebijakannya.
Salah satu tantangan tersebut ada pada level pemerintah.Setiap instansi memiliki ego sendiri di antara banyaknya regulasi yang menghambat pembuatan terobosan berbasis pengetahuan untuk menentukan kebijakan.
“Maka, yang perlu dilakukan Bappenas adalah memperbanyak komunikasi antarlembaga, untuk semakin memahami akar masalah dan solusinya,” ujar Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) SumediAndono Mulyo di webinar daring, Selasa, 25 Mei 2021.
Seminar yang diadakan Knowledge Sector Initiative (KSI) xChange itu bertajuk “Tantangan dan Rekomendasi dalam Mengomunikasikan Penelitian Sosial Humaniora untuk Penyusunan Kebijakan”
Tantangan lain bagi para peneliti yakni perlunya menyajikan hasil riset dalam bentuk yang jelas, padat dan singkat. Hal ini ditujukan agar dalam waktu yang relatif singkat, para pembuat kebijakan dapat menangkap maksud dan tujuan rekomendasi penelitian yang dilakukan.
“Di tengah Indonesia yang semakin relijius dan tidak percaya pada temuan-temuan science dan ilmiah, saya kira institusi-institusi yang bergerak di bidang riset dengan memperkuat evidence based menjadi sangat penting,” kata Didin Syafrudin, Direktur Riset PPIM UIN Jakarta.
Pembicara lainnya Direktur Eksekutif Survey METER Ni Wayan Suriastini, mengatakan komunikasi sangat penting bagi para produsen pengetahuan untuk menyampaikan hasil penelitiannya kepada para pembuat kebijakan. “Dalam birokrasi pemerintahan, kita perlu menyampaikan hal-hal yang sesuai tupoksi, ranah, dan perlu lebih telaten,” ujarnya.
Peran para peneliti sebagai produsen pengetahuan sangat dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan, tidak hanya bagi pemerintah, namun juga masyarakat. Ilmu pengetahuan memiliki peran besar menjadikan diskusi publik terkait kebijakan pemerintah lebih “bergizi”.
“Saya melihat, para peneliti yang membagikan ilmu mereka ke masyarakat, kontribusinya sangatlah mulia. Hal ini bisa dimulai dengan mengomunikasikan hasil riset mereka ke publik,” kata Ika Krismantari, Editor Senior The Conversation Indonesia (TCID).
Berbagai tantangan dalam mengomunikasikan ilmu pengetahuan ke dalam proses pembuatan kebijakan di pemerintah perlu ditindaklanjuti dengan berbagai solusi. KSI dapat aktif mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti, terutama di masa pandemi Covid-19.
KSI adalah kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dengan Kementerian PPN/Bappenas.(*)
