TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengusulkan pemerintah memutuskan dengan tegas untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini.
"Daripada memberikan harapan-harapan. Dan sebetulnya kita juga tidak bisa memberikan jaminan kepada mereka (jemaah haji), lebih baik kita tegas saja, lebih baik menunda pemberangkatan," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 2 Juni 2021.
Menurut Ace, aspek utama yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah saat ini adalah keselamatan jiwa jemaah serta risiko penularan Covid-19. Pemerintah, ujar dia, tidak bisa hanya menunggu Arab Saudi, tapi juga harus memutuskan sendiri.
"Beberapa negara sudah mengumumkan untuk tidak mengumumkan jamaah haji, misalnya Singapura, Brunei, bahkan Malaysia lockdown jadi otomatis menutup diri untuk tidak bepergian ke luar negeri. Saya kira juga soal haji," ujar politikus Golkar itu.
"Artinya kalau saya, merekomendasikan lebih baik pemerintah realistis saja, kita lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan jemaah," lanjut dia.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas siang ini menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas soal kepastian pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia. "Presiden Jokowi bertemu Menlu dan Menag, jam 12," ujar salah satu sumber istana saat dikonfirmasi, Rabu, 2 Juni 2021.
Menag Yaqut meminta waktu untuk berbicara dengan Presiden Jokowi terlebih dahulu. Yaqut menyebut, tak mudah bagi pemerintah memutuskan pelaksanaan haji tahun ini mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19. Sementara itu, Arab Saudi tak kunjung memberi kepastian.
"Kami rasa enggak mudah penyelenggaraan haji tahun ini. Sekali lagi saya mohon waktu bicara dengan presiden untuk ambil keputusan," kata Yaqut, Senin lalu.
Setelah bertemu Jokowi, Yaqut diagendakan akan kembali rapat dengan Komisi VIII DPR RI siang ini untuk membahas keputusan pemerintah mengenai pemberangkatan jemaah haji.
