Polri Klaim Sudah Ajak Dialog Pemda di Papua untuk Pahami Tuntutan KKB

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono memberikan keterangan pers terkait bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar di Gedung Divhumas Mabes Polri, Jakarta, Ahad, 28 Maret 2021. Argo Yuwono mengatakan terduga pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar berjumlah dua orang yang berboncengan dengan sepeda motor. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono memberikan keterangan pers terkait bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar di Gedung Divhumas Mabes Polri, Jakarta, Ahad, 28 Maret 2021. Argo Yuwono mengatakan terduga pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar berjumlah dua orang yang berboncengan dengan sepeda motor. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisan RI mengklaim telah melakukan dialog dengan pimpinan pemerintah daerah melalui komunikasi dengan sejumlah bupati di Papua. Dialog ini digelar untuk memahami tuntutan kelompok bersenjata di provinsi tersebut.

    Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan, Polri telah mengumpulkan empat bupati yang daerahnya rawan terjadi aksi serangan oleh kelompok bersenjata. "Kami tanya apakah permasalahan yang ada di sana, apa yang dimaui oleh masyarakat itu apa, terutama KKB, yang dimaui apa," ujar dia saat dikonfirmasi pada Selasa, 1 Juni 2021.

    Pertemuan itu bahkan dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Argo mengklaim, para pimpinan daerah telah memberikan berbagai masukan langsung kepada dua pimpinan itu.

    "Nanti kami tampung dan sampaikan kepada Presiden," kata Argo.

    Argo menambahkan, upaya dialog ini dilakukan dengan harapan agar kelompok bersenjata mau bergabung kembali bersama NKRI dalam membangun Papua.

    "Siapa tahu nanti dari kelompok yang ada di Papua sana bisa turun dan dia bergabung membangun Papua lebih baik," ucap Argo.

    Sebelumnya, Polri menyatakan telah memetakan empat kabupaten di Papua yang dianggap rawan aksi kekerasan. Empat wilayah itu adalah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Nduga.

    Baca juga: Polri Perpanjang Masa Tugas Satgas Nemangkawi

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.