Keadaan tersebut kemudian diperparah dengan kondisi KPK yang kini tengah berada pada titik nadir. Frans mengatakan KPK dipastikan kehilangan taringnya dengan adanya revisi UU KPK, alih status pegawai menjadi ASN, disingkirkannya pegawai berintegritas.
“Pada saat seperti inilah sebetulnya publik berharap banyak kepada para akademisi untuk berada di garda terdepan dalam mengembalikan KPK dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi,” ujar dia soal dampak buruk tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.
Demokrat Sebut Tak Etis Bahas Koalisi saat Pandemi
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan bahwa PDIP sulit berkoalisi dengan partainya karena berbeda DNA untuk Pemilu 2024.
“Belanda masih jauh. Pemilu masih tiga tahun lagi,” kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu, 29 Mei 2021.
Herzaky mengatakan, dalam tiga tahun ini, segala sesuatu bisa terjadi. Ia pun heran para politikus malah sibuk berkasak-kusuk membahas Pilpres 2024 di tengah situasi negara yang dilanda krisis kesehatan dan ekonomi dengan meningkatnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran di mana-mana secara drastis. “Tidak etis,” katanya.
Menurut Herzaky, Partai Demokrat saat ini fokus berkoalisi dengan masyarakat untuk membantu mereka selama pandemi, ketimbang memikirkan Pilpres 2024 maupun kawin parpol.
Demokrat, kata Herzaky, juga menyerukan agar seluruh partai koalisi pemerintahan mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, serta menyukseskan program pemerintah dalam masa pandemi hingga 2024.
“Jangan ada yang menghambat program pemerintah sebagaimana telah didukung juga oleh seluruh partai, termasuk Demokrat, dalam upaya melawan pandemi sekaligus mengatasi kesulitan ekonomi saat ini,” ujarnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa partainya membuka diri berkoalisi dengan Partai Gerindra dan sejumlah partai lainnya di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, kecuali dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat karena berbeda ideologi.
"PDIP beda ideologi dengan PKS sehingga sangat sulit berkoalisi dengan PKS. Saya tegaskan sejak awal," ujar Hasto.
"Dengan Demokrat juga basisnya beda, partai elektoral. Kami partai ideologi yang bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda. Ini tegas-tegas aja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan," tutur Hasto ihwal koalisi menuju Pilpres 2024.
Baca juga: Komnas HAM Dapat Temuan Baru Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK
FRISKI RIANA
