Terpopuler Nasional: Tantangan BEM Unnes soal TWK dan Demokrat Tanggapi PDIP

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita di kanal Nasional menjadi perhatian pembaca. Pertama soal tantangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM Unnes) kepada pakar hukum pidana Romli Atmasasmita untuk berdebat soal tes wawasan kebangsaan. Kedua, Partai Demokrat yang menanggapi keengganan PDIP untuk berkoalisi di Pemilu 2024.

    Tantangan BEM Unnes

    Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang menantang pakar hukum pidana Romli Atmasasmita untuk debat terbuka tentang Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK pegawai KPK.

    “Tujuan debat ini bukan sekedar untuk gagah-gagahan saja, tapi juga merupakan tempat untuk berdiskusi, merawat nalar kritis dan juga sebagai bagian dari bentuk dukungan mahasiswa terhadap KPK,” kata Wakil Presiden BEM KM Unnes 2021 Franscollyn Mandalika Gultom kepada Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.

    BEM Unnes menjadwalkan debat tersebut pada pada Senin, 31 Mei 2021, pukul 14.00 WIB hingga selesai. Debat diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting antara Romli dan Franscollyn.

    Frans mengatakan BEM Unnes sebelumnya juga telah melayangkan surat terbuka kepada Romli. Dalam surat itu, mereka menyampaikan kekecewaan terhadap pernyataan Romli yang berpihak pada TWK dan alih status pegawai KPK. BEM Unnes juga kecewa atas pernyataan Romli yang menyebut opini koalisi guru besar anti tes wawasan kebangsaan tidak memiliki dasar hukum dan keliru.

    “Kami memandang justru pernyataan Prof Romli lah yang keliru dan patut disesalkan. Kami sepaham dengan Koalisi Guru Besar Lintas Universitas yang berkesimpulan bahwa TWK tidak berdasarkan hukum,” kata dia.

    Menurut Frans, Romli tidak melihat secara utuh permasalahan pada TWK. Padahal, tes tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak logis dan terindikasi rasialis.

    Frans menuturkan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia juga semakin memprihatinkan karena terus mengalami kemunduran. Salah satunya dibuktikan dengan merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII), Indonesia berada pada skor 37 dengan ranking 102 atau turun 3 poin dari 2019 lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.