TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sudah berada di titik nadir dengan adanya pemecatan terhadap 51 pegawai karena tak lolos tes wawasan kebangsaan.
“Pada dasarnya KPK sekarang berada di titik nadir yang kewenangannya sudah tidak extra ordinary, kemudian orang yang berintegritas dibenturkan dengan permasalahan kebangsaan, dianggap sebagai Taliban, tidak mempunyai komitmen kebangsaan yang baik, tidak memiliki pengetahuan kebangsaan yang baik,” kata Sohibul Iman dalam keterangannya, Sabtu, 29 Mei 2021.
Ia pun mempertanyakan nasionalisme seperti apa yang hendak dibangun jika orang yang berintegritas tidak dianggap memiliki nasionalisme dan disingkirkan. “Yang kita inginkan nasionalisme yang berintegritas dan profesional, kalau seperti ini kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif, tidak apa-apa korupsi yang penting teriak saya Pancasila,” katanya.
Terkait Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang belum memberikan jawaban atas surat sejumlah guru besar atas masalah KPK, Sohibul meminta agar semua pihak tetap bersuara dan meluaskan kritik. Padahal, kata dia, Jokowi menyatakan tidak setuju jika 75 pegawai KPK dipecat. Namun, kenyataannya 51 orang tetap dipecat.
“Sementara BKN yang mengurusi kepegawaian mengatakan proses pemecatan itu sudah sesuai dengan arahan dari Presiden. Jadi kita melihat apa yang disampaikan pak Jokowi semata-mata hanya lip service, kenyataan di lapangan berbeda,” ujar mantan Presiden PKS ini.
