Kisruh TWK KPK, Dosen Unair: Sempurnakan Tiadanya Komitmen Jokowi Soal Korupsi

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (kiri) didampingi Penyidik senior KPK Novel Baswedan menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut melaporkan Dewas KPK Indriyanto Seno Adji. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Surabaya - Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang P. Wiratraman mengatakan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan KPK untuk melakukan screening para pegawainya, tidak memiliki dasar hukum. Herlambang siap berdebat dengan ahli hukum yang berpendapat bahwa TWK punya dasar hukum.

Namun lebih dari itu, Herlambang menuding rezim Jokowi yang sengaja membuat kekisruhan secara terus-menerus. Hal ini bisa dirunut ke belakang sejak ada rencana revisi UU KPK, calon pimpinan KPK bermasalah, sampai pada upaya penyingkiran 75 pegawai yang akhirnya jadi 51.

“Semua ini menyempurnakan tiadanya komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Dan sebenarnya ini tidak mengejutkan,” kata Herlamang saat dihubungi, Rabu, 26 Mei 2021.

Sebab, upaya pelemahan KPK itu dibarengi dengan karakter rezim yang otokratik legalism. Demokrasi dirusak, produk hukumnya sewenang-wenang, serta pihak-pihak yang memperjuangkan hak dan kebebasan, termasuk pendukung demokrasi, dilumpuhkan. Ruang-ruang kebebasan sipil, kebebasan ekspresi, kebebasan pers, seniman dan semuanya sedang dalam posisi terancam demokrasinya.

“Omong kosong ngomong kebebasan ekspresi hari ini, sementara kita tahu produksi hukum melemah. Jadi saya membacanya satu paket,” tutur dia.

Herlambang menilai, mekanisme menggugat ke PTUN atas keputusan pimpinan KPK melaksanakan TWK tetap bisa ditempuh. Namun, negara hukum bukan sekadar menyandarkan ke peradilan. Negara hukum, kata Herlambang, membutuhkan komitmen pemimpinnya.

Negara hukum bisa tegak, menurut Herlambang, bukan karena diurus oleh majelis hakim, namun dibentengi oleh kekuasaan yang demokratis. Kalau semuanya diserahkan pada mekanisme hukum, sama artinya menjadikan peradilan sebagai keranjang sampah.

Bicara negara hukum, tutur dia, harus ada keseimbangan kekekuasaan dan demokrasi. Namun ia melihat presiden tak cukup kuat dan berani untuk melawan upaya-upaya yang mengganggu pemberantasan korupsi. “Ini terlalu sederhana untuk membaca perkembangan hukum hari ini. Intinya Jokowi hari ini absen dalam upaya membentengi pegawai KPK yang dikorbankan, dan ini sebenarnya mempermalukan rezim Jokowi itu sendiri,” katanya.

Baca: 51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Gugatan PTUN Jadi Opsi Upaya Hukum






ITF Sunter Bakal Dibangun November 2023 Usai Disentil Jokowi, Pemprov DKI Tunggu Mitra Baru Jakpro

5 jam lalu

ITF Sunter Bakal Dibangun November 2023 Usai Disentil Jokowi, Pemprov DKI Tunggu Mitra Baru Jakpro

Pemprov DKI Jakarta tidak mau ikut campur pemilihan mitra Jakpro untuk pembangunan ITF Sunter, setelah Fortum mundur.


Jokowi Berikan PR ke PSI. Grace Natalie: Diminta Tampil Beda

6 jam lalu

Jokowi Berikan PR ke PSI. Grace Natalie: Diminta Tampil Beda

Jokowi menyampaikan agar PSI bisa tampil beda dari partai lainnya saat berbicara dalam acara ulang tahun partai tersebut Selasa lalu.


2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

6 jam lalu

2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.


Anak Usaha Jakpro Dipanggil Jokowi, Proyek ITF Sunter yang Mandek di Era Anies Baswedan Diminta Lanjut

7 jam lalu

Anak Usaha Jakpro Dipanggil Jokowi, Proyek ITF Sunter yang Mandek di Era Anies Baswedan Diminta Lanjut

Anak Usaha PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, PT Jakarta Solusi Lestari menargetkan pembangunan ITF Sunter dimulai sebelum akhir November 2023.


Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

7 jam lalu

Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

Anies Baswedan tak mau menjawab pertanyaan soal pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pekan lalu.


PSI Pertimbangkan Merapat ke KIB dengan Beberapa Catatan

7 jam lalu

PSI Pertimbangkan Merapat ke KIB dengan Beberapa Catatan

Grace Natalie mempertimbangkan kemungkinan PSI merapat ke Koalisi Indonesia Bersatu dengan beberapa catatan.


Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

8 jam lalu

Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

Jokowi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan pada 2024 jadi 7 persen dan kemiskinan ekstrem nol persen. Cek data penduduk miskin terbaru di sini.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

9 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

9 jam lalu

Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

Sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah bersilang pendapat soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

10 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.