TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Mokhammad Najih memastikan akan terus memproses aduan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK meski keputusan teranyar telah keluar.
KPK memutuskan 51 dari 75 pegawai memiliki rapor merah sehingga tidak bisa lagi bekerja. Sedangkan 24 pegawai sisanya, dinilai masih bisa dibina dan akan diberikan pembekalan. "ORI tetap meneruskan proses pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasinya," ujar Najih melalui pesan teks pada Rabu, 26 Mei 2021.
Ia menyatakan saat ini Ombudsman masih melakukan verifikasi formil dan materiil terhadap isi laporan yang dilayangkan oleh 75 pegawai KPK tentang dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan TWK. Najih mengatakan verifikasi dilakukan guna menetapkan tindakan selanjutnya yang akan ditempuh.
"Akan ada verifikasi pendalaman laporan untuk menentukan jenis dugaan maladministrasi dan tindakan lanjutan, baik itu pemeriksaan terhadap terlapor maupun pelapor," ujar dia.
Namun tindakan lanjutan itu, kata Najih, akan dilakukan jika pimpinan Ombudsman memberikan persetujuan dalam rapat pleno. Adapun rapat pleno rencananya dilakukan pada pekan ini.
Pada 19 Mei 2021, 75 pegawai KPK melaporkan pimpinannya ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Direktur Pembinaan Jaringan Antar-Komisi dan Instansi Sujanarko menjelaskan ada enam dugaan perbuatan maladministrasi yang dilakukan pimpinan KPK dalam proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara.
Beberapa di antaranya, mengenai penerbitan Surat Keterangan tentang hasil TWK yang menonaktifkan 75 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos, dan sesi wawancara pegawai. "Dari kajian kami banyak maladministrasi," kata dia.
Baca juga: Kepala BKN Sebutkan Indikator yang Bikin 51 Pegawai KPK Bakal Dipecat
ANDITA RAHMA | M. ROSSENO AJI
