TEMPO.CO, Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara ikut membantu penyelidikan dugaan kebocoran data 279 juta penduduk di internet. Dalam penyelidikan tersebut, BSSN mengambil posisi sebagai ahli.
"Tadi kami pertemuan di atas untuk berbicara masalah BPJS Kesehatan, hanya itu yang bisa kami sampaikan, saat ini masih penyelidikan," kata Kepala Pusat Operasi Keamanan BSSN, Brigadir Jenderal TNI Ferdinand Mahulette di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 24 Mei 2021.
Ferdinand enggan menjelaskan lebih jauh mengenai hasil pertemuan dan progres penyelidikan kasus ini. Dia mengatakan BSSN dalam penyelidikan kasus ini hanya bertindak sebagai ahli. "Kami menyampaikan dari kapasitas ahli," kata dia.
Juru bicara BSSN Anton Setiyawan sebelumnya mengatakan tim BPJS saat ini masih memverifikasi sampel data penduduk yang diduga dijual di internet. Dia mengatakan tim BSSN dan BPJS juga sedang memastikan bahwa pelaku tidak menanam backdoor sehingga memungkinkannya tetap memiliki akses ke sistem.
Selain itu, tim berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada sistem yang terganggu akibat dugaan kebocoran data tersebut. "Tim BSSN memberikan beberapa rekomendasi untuk mitigasi dampak dari insiden ini," kata dia.
Sebelumnya, data 279 juta peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan dijual di situs raidsforum.com. Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.
Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Ia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. "Ada satu juta contoh data gratis untuk diuji. Totalnya 279 juta, Sebanyak 20 juta memiliki foto personal," kata dia dalam utas yang dibuat pada 12 Mei 2021.
