Direktur YLBHI Anggap Pernyataan Hendardi soal Tes Pegawai KPK Kontradiktif

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam acara memperingati 15 tahun meninggalnya Munir Said Thalib di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Aktivis HAM tersebut tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004 karena racun arsenik. TEMPO/Genta Shadra Ayubi.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Indonesia Asfinawati mencatat, ada beberapa narasi kontradiktif yang diutarakan Hendardi setelah perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas nasib 75 pegawai KPK tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan keluar.

Asfinawati bahkan melihat pernyataan Hendardi seperti berusaha untuk memframing arahan Presiden Jokowi. "Pak Hendardi mengatakan pernyataan Pak Jokowi bagi pimpinan KPK bisa ditafsir sebagai teguran dan inkonsistensi dalam menjalankan amanat UU Nomor 19 tentang KPK," ujar dia melalui diskusi daring pada Ahad, 23 Mei 2021.

Hendardi merupakan mantan anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK di era Firli Bahuri.

Menurut Asfinawati, ucapan Hendardi seolah-olah mengisyarakatkan ketika Jokowi meminta agar pimpinan KPK tak memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena tak lolos TWK, itu telah melanggar UU Nomor 19 tentang KPK. Padahal, TWK tak ada dalam undang-undang tersebut. 

"Itu pernyataan hoaks. Itu pernyataan yang seolah-olah dibangun dari sebuah hoaks," kata Asfinawati. Kemudian, pernyataan Hendardi yang disentil Asfinawati adalah di mana pimpinan hanya menjalankan mandat UU KPK dan UU ASN dalam melaksanakan TWK.

"Nah ini juga hoaks. Karena Pak Firli membuat TWK hanya berdasar peraturan komisi KPK, siapa yang buat? Ya dia sendiri," ucap Asfinawati.

Pernyataan Hendardi lainnya yang disorot adalah pengabaian TWK dalam proses alih status ASN juga bisa dianggap mengabaikan fakta intoleransi dan radikalisme.

Asfinawati menjelaskan, justru sejumlah lembaga agama mengatakan TWK tidak sesuai dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Dia membawa perdebatan publik tentang taliban, kadrun. Di dalam 75 pegawai KPK itu padahal ada yang bergabung di Gusdurian, dan ada yang bukan Islam. Tapi narasinya, mereka tidak lulus karena Islam garis keras ini sangat mengemuka. Hendardi membawa ini lagi ke dalam perdebatan publik," ujar Asfinawati.






Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

10 menit lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

26 menit lalu

Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel menuai kontroversi. Bagaimana faktanya?


Menyimak Perjalanan Kaesang Pangarep Menuju Dunia Politik

1 jam lalu

Menyimak Perjalanan Kaesang Pangarep Menuju Dunia Politik

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dikabarkan hendak terjun ke dunia politik menyusul jejak ayah, kakaknya dan iparnya


Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

3 jam lalu

Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

NasDem menyinggung kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP di tengah isu reshuffle


Sudirman Said Sebut Jokowi Pahami Alasan Surya Paloh Usung Anies Baswedan Sebagai Capres

5 jam lalu

Sudirman Said Sebut Jokowi Pahami Alasan Surya Paloh Usung Anies Baswedan Sebagai Capres

Sudirman Said mendengar kabar soal adanya pembahasan soal pencalonan Anies Baswedan dalam pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh.


PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

9 jam lalu

PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan pihaknya tak pernah mendesak agar PDIP keluar dari kabinet saat kasus korupsi bansos terkuak.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

12 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Airlangga Sebut Industri Karet Berkontribusi Rp 69,07 Triliun terhadap PDB Nasional

13 jam lalu

Airlangga Sebut Industri Karet Berkontribusi Rp 69,07 Triliun terhadap PDB Nasional

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah mendorong perkembangan industri karet.


Kaesang Mau Terjun ke Politik, Gibran Kasih Nasihat Agar Sowan ke Senior

13 jam lalu

Kaesang Mau Terjun ke Politik, Gibran Kasih Nasihat Agar Sowan ke Senior

Gibran memberi nasihat pada adiknya Kaesang yang ingin terjun ke dunia politik. Salah satunya agar sowan ke senior.


Survei SMRC: 22 Persen Publik Tahu Jokowi Terbitkan Perpu Cipta Kerja, 48 Persennya Dukung

14 jam lalu

Survei SMRC: 22 Persen Publik Tahu Jokowi Terbitkan Perpu Cipta Kerja, 48 Persennya Dukung

Dalam survei SMRC, terdapat 22 persen publik yang mengetahui Jokowi terbitkan Perpu Cipta Kerja. Dari jumlah itu, sebanyak 48 persen mendukung perpu.