Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS Nilai Konflik Palestina Jadi Momentum Jokowi Tingkatkan Kepemimpinan

Reporter

image-gnews
Presiden PKS Ahmad Syaikhu melakukan orasi saat aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Kamis, 20 Mei 2021. Aksi tersebut dalam rangka berempati kepada bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya dari serangan Israel. TEMPO/Muhammad Hidayat
Presiden PKS Ahmad Syaikhu melakukan orasi saat aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Kamis, 20 Mei 2021. Aksi tersebut dalam rangka berempati kepada bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya dari serangan Israel. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu menilai situasi yang terjadi di Palestina saat ini bisa menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi meningkatkan kualitas kepemimpinannya di taraf internasional.

"Ini modal kita sebagai negara muslim terbesar harus jadi leader dalam upaya menggalang dukungan dan koordinasi dari seluruh kekuatan di dunia. Sehingga Indonesia diharapkan berperan lebih aktif lagi," kata Syaikhu di Kantor Tempo, Jakarta, Kamis, 20 Mei 2021.

Syaikhu mengapresiasi sikap pemerintah yang memberikan perhatian terhadap Palestina. Namun, ia memandang pemerintah harus berani mengecam keras apa yang terjadi di sana. Apalagi, peran Indonesia memang diharapkan lebih aktif lagi. Misalnya, Syaikhu mencontohkan surat yang dikirim pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh, kepada Jokowi yang meminta Indonesia untuk memobilisasi dukungan internasional melawan agresi Israel.

Selain itu, Syaikhu juga meminta pemerintah introspeksi diri atas kebijakan yang dilakukan. Ia mengkritik kebijakan calling visa yang diberikan pemerintah terhadap warga Israel. "Tidak sesuai dengan kondisi dukungan pemerintah ke Palestina. Ini harus dievaluasi," kata dia.

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menambahkan bahwa Indonesia memiliki utang berat dengan Palestina. Sebab, Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian, sikap Presiden Soekarno, karakter UUD 1945, juga janji Jokowi saat kampanye Pilpres pertama juga mendukung kemerdekaan Palestina.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, Alhabsyi melihat sikap pemerintah saat ini baru bersifat mengajak negara-negara di ASEAN untuk bersikap. "Belum ada pembuktian yang lebih kuat sebagai G (government) to G negara. Kita hormati apa yang dilakukan, tapi bisa lebih dibuat seperti Turki," ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan itu.

Baca juga: Indonesia: Masyarakat Internasional Berutang Kemerdekaan Bangsa Palestina 

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Benjamin Netanyahu Dikritik Mantan Pegawainya

42 menit lalu

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menunjukkan foto gudang atom di Teheran selama pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-73, di kantor pusat AS, Kamis, 27 September 2018. (AP Photo / Richard Drew)
Benjamin Netanyahu Dikritik Mantan Pegawainya

Benjamin Netanyahu dianggap bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober oleh Hamas karena itu balasan atas serangan sehari-hari yang dialami warga Gaza


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

2 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

2 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

2 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Biden, Obama dan Clinton Dicemooh karena Bela Israel dalam Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

3 jam lalu

Presiden AS Joe Biden besama mantan presiden AS Barack Obama meninggalkan Air Force One di Bandara Internasional John F Kennedy di New York, AS 28 Maret 2024. REUTERS
Biden, Obama dan Clinton Dicemooh karena Bela Israel dalam Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton dicemooh demonstran atas dukungannya terhadap serangan Israel ke Gaza


Panglima TNI Utus 26 Anggota Kirim 900 Payung Udara untuk Bantuan ke Palestina

3 jam lalu

Acara keberangkatan pengiriman bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia kepada Palestina di Apron Land Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat, 29 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Panglima TNI Utus 26 Anggota Kirim 900 Payung Udara untuk Bantuan ke Palestina

Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan jenis bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk Palestina yang diberangkatkan pada hari ini, Jumat, 29 Maret 2024.


Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

3 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

PKS menganggap penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.


Demonstran Yordania Desak Diakhirinya Perjanjian Damai dengan Israel

3 jam lalu

Massa melakukan protes untuk mendukung warga Palestina di Gaza, di dekat kedutaan Israel di Amman, Yordania, 28 Maret 2024. REUTERS/Alaa Al-Sukhni
Demonstran Yordania Desak Diakhirinya Perjanjian Damai dengan Israel

Ribuan warga Yordania menyerukan diakhirinya perjanjian perdamaian antara negara itu dengan Israel, sebagai protes atas gesonida di Gaza


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.