TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu menilai situasi yang terjadi di Palestina saat ini bisa menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi meningkatkan kualitas kepemimpinannya di taraf internasional.
"Ini modal kita sebagai negara muslim terbesar harus jadi leader dalam upaya menggalang dukungan dan koordinasi dari seluruh kekuatan di dunia. Sehingga Indonesia diharapkan berperan lebih aktif lagi," kata Syaikhu di Kantor Tempo, Jakarta, Kamis, 20 Mei 2021.
Syaikhu mengapresiasi sikap pemerintah yang memberikan perhatian terhadap Palestina. Namun, ia memandang pemerintah harus berani mengecam keras apa yang terjadi di sana. Apalagi, peran Indonesia memang diharapkan lebih aktif lagi. Misalnya, Syaikhu mencontohkan surat yang dikirim pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh, kepada Jokowi yang meminta Indonesia untuk memobilisasi dukungan internasional melawan agresi Israel.
Selain itu, Syaikhu juga meminta pemerintah introspeksi diri atas kebijakan yang dilakukan. Ia mengkritik kebijakan calling visa yang diberikan pemerintah terhadap warga Israel. "Tidak sesuai dengan kondisi dukungan pemerintah ke Palestina. Ini harus dievaluasi," kata dia.
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menambahkan bahwa Indonesia memiliki utang berat dengan Palestina. Sebab, Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian, sikap Presiden Soekarno, karakter UUD 1945, juga janji Jokowi saat kampanye Pilpres pertama juga mendukung kemerdekaan Palestina.
Namun, Alhabsyi melihat sikap pemerintah saat ini baru bersifat mengajak negara-negara di ASEAN untuk bersikap. "Belum ada pembuktian yang lebih kuat sebagai G (government) to G negara. Kita hormati apa yang dilakukan, tapi bisa lebih dibuat seperti Turki," ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan itu.
Baca juga: Indonesia: Masyarakat Internasional Berutang Kemerdekaan Bangsa Palestina
FRISKI RIANA