Terpopuler Nasional: RI Tolak Resolusi PBB dan Jokowi Salah Sebut Daerah

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (kiri) dan anggota Komnas HAM, Sandrayati Moniaga (kanan), memberikan pemaparan saat Aksi Kamisan ke-558 di depan Istana Negara, Jakarta, 18 Oktober 2018. Pada aksi ke-558 tersebut, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM serta para aktivis menyuarakan kepemimpinan empat tahun Jokowi-JK, yang belum berhasil menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (kiri) dan anggota Komnas HAM, Sandrayati Moniaga (kanan), memberikan pemaparan saat Aksi Kamisan ke-558 di depan Istana Negara, Jakarta, 18 Oktober 2018. Pada aksi ke-558 tersebut, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM serta para aktivis menyuarakan kepemimpinan empat tahun Jokowi-JK, yang belum berhasil menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Penolakan resolusi ini, kata Usman, mencerminkan komitmen domestik Indonesia yang terlihat separuh hati dalam memperbaiki keadaan HAM di negeri sendiri. "Seperti yang kita saksikan di Papua dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat,” kata Usman.

    Komentar Gubernur Sumber soal Provinsi Padang Jokowi

    Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menanggapi santai ucapan Presiden Jokowi yang menyebut Kota Padang sebagai Provinsi Padang. "Mungkin Padang agak berkesan bagi Pak Presiden," kata Mahyeldi di Kantor Tempo, Jakarta, Kamis, 20 Mei 2021.

    Mahyeldi mengatakan kesalahan ucap itu bisa dimaklumi karena terkadang Padang lebih melekat. "Kadang-kadang Sumatera Barat juga disebut Padang," ujarnya.

    Jokowi sebelumnya mengadakan kunjungan untuk meninjau pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk ruas Pekanbaru-Padang, Seksi Pekanbaru-Bangkinang, Kota Pekanbaru pada Rabu, 19 Mei 2021.

    Dalam sambutannya, Jokowi salah sebut Padang sebagai provinsi, dalam video YouTube Sekretariat Presiden pada menit ke 15.50. "Sekali lagi dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain,” katanya.

    Baca juga: Pemimpin Hamas Minta Presiden Jokowi Mobilisasi Dukungan Dunia untuk Palestina

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.