Terpopuler Nasional: RI Tolak Resolusi PBB dan Jokowi Salah Sebut Daerah

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (kiri) dan anggota Komnas HAM, Sandrayati Moniaga (kanan), memberikan pemaparan saat Aksi Kamisan ke-558 di depan Istana Negara, Jakarta, 18 Oktober 2018. Pada aksi ke-558 tersebut, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM serta para aktivis menyuarakan kepemimpinan empat tahun Jokowi-JK, yang belum berhasil menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (kiri) dan anggota Komnas HAM, Sandrayati Moniaga (kanan), memberikan pemaparan saat Aksi Kamisan ke-558 di depan Istana Negara, Jakarta, 18 Oktober 2018. Pada aksi ke-558 tersebut, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM serta para aktivis menyuarakan kepemimpinan empat tahun Jokowi-JK, yang belum berhasil menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita nasional menjadi perhatian pembaca dan masuk kanal terpopuler Tempo.co pada Kamis, 20 Maret 2021. Berita pertama ialah Amnesty International yang kecewa dengan keputusan Indonesia menolak resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ihwal sejumlah kejahatan HAM di beberapa negara.

    Berita kedua soal Presiden Joko Widodo yang salah menyebut Kota Padang di Sumatera Barat sebagai Provinsi Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi pun memberikan respons mengenai kejadian ini.

    Amnesty Kecewa RI Tolak Resolusi PBB

    Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid geram dengan penolakan Indonesia atas resolusi PBB. Resolusi ini (Responsibility To Protect) atas kasus kejahatan HAM di Palestina, Myanmar, dan Suriah

    ADVERTISEMENT

    “Kami menyayangkan sikap Indonesia yang menyatakan “TIDAK” saat pemungutan suara di Sidang Umum PBB,” kata Usman dalam keterangan resmi pada Kamis, 20 Mei 2021.

    Responsibility to Protect (R2P) adalah komitmen masyarakat dunia yang disetujui oleh semua negara anggota PBB pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia 2005 lalu. Komitmen itu untuk menangani serta mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang sangat serius di bawah hukum internasional, yaitu genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Menurut Usman, sikap itu memperlihatkan rendahnya tingkat komitmen Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM di dunia. Dalam voting di PBB, Indonesia sejajar dengan 14 negara lain yang memiliki reputasi rendah di bidang HAM.

    “Indonesia diapresiasi karena memberikan perhatian atas situasi kemanusiaan di sana (Palestina, Myanmar, dan Suriah)," kata Usman. Tetapi sayangnya, kata Usman, Indonesia justru tidak mau memberikan suara YA untuk menghentikan pelanggaran HAM di ketiga negara melalui voting tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...