TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko menyatakan ada sebagian pegawai struktural yang ikut membuka dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Informasi itu Sujanarko dapatkan melalui Ketua Dewan Pengawas, Tumpak Hatorangan Panggabean.
"Dan sudah saya konfirmasi ke yang bersangkutan di antaranya ada alasan-alasan yang tidak masuk akal. Pertama, selalu dianggap bertentangan dengan pimpinan, padahal yang bersangkutan belum pernah ada data pengaduan, belum pernah ada pemeriksaan etik internal," ujar Sujanarko di Gedung KPK C-1, Jakarta Selatan pada Senin, 17 Mei 2021.
Alasan kedua adalah lantaran pegawai dianggap memiliki pemikiran liberal. Ia pun menyayangkan dua alasan tersebut yang dirasa sudah melanggar HAM. "Bisa dibayangkan, orang baru berpikir sudah dihukum," kata Sujanarko.
Anggapan bertentangan dengan pimpinan rupanya muncul dalam proses TWK. Salah satu pegawai bernama Tata Khoiriyah menceritakan hal tersebut.
Melalui akun Twitter pribadinya, @tatakhoiriyah, Tata bercerita bahwa ada pegawai yang ditanyakan soal keikutsertaannya dalam demo menolak Firli Bahuri menjadi pimpinan.
"Pertanyaan yang tidak kalah aneh, Apakah anda ikut demo menolak Firli saat menjadi capim KPK? Pertanyaan ini tidak ditanyakan kepada semua pegawai KPK saat sesi wawancara. Saya pun tidak ditanyakan hal ini saat wawancara," cuit Tata.
ANDITA RAHMA
Baca: 75 Pegawai KPK Laporkan Indriyanto Karena Konferensi Pers Bersama Firli Bahuri
