TEMPO.CO, Jakarta - Analisis Drone Emprit menunjukkan Presiden Joko Widodo dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap dinonaktifkannya 75 pegawai KPK. Kesimpulan itu didapat dari analisis di Twitter pada 11-12 Mei 2021.
“Isu KPK dalam dua hari ini memiliki asosiasi terbesar dengan Presiden Jokowi dibandingkan dengan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK,” kata Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, lewat akun Twitternya, Rabu, 12 Mei 2021. Fahmi mengizinkan cuitannya dikutip.
Fahmi mengatakan narasi yang terbangun dalam konteks percakapan mengenai Jokowi dan pegawai KPK cenderung negatif. Jokowi, kata dia, dianggap paling bertanggung jawab atas pelemahan komisi antirasuah. Ismail mengatakan isu pelemahan KPK paling besar diasosiasikan dengan Presiden Jokowi sebanyak 64 persen.
Dia melanjutkan narasi yang sering muncul adalah Presiden Jokowi terlibat dalam kebijakan perihal KPK, mengajukan calon tunggal Ketua KPK, menetapkan status kepegawaian ASN yang kemudian dimanfaatkan dalam Tes Wawasan Kebangsaan untuk memilih pegawai KPK.
Setelah Jokowi, tokoh kedua yang paling sering dikaitkan dengan penonaktifan 75 pegawai KPK adalah Gubernur DKI Anies Baswedan, yaitu sebanyak 17 persen. Cuitan yang mengaitkan Anies, kata dia, kebanyakan digaungkan oleh akun yang mendukung pelaksanaan TWK. Narasi yang muncul di antaranya Novel Baswedan dkk sebagai penghambat pemeriksaan Anies. Sementara, narasi yang muncul untuk membantah pernyataan itu adalah Firli sebagai Ketua KPK berupaya untuk melindungi Jokowi dan kroninya.
Tokoh ketiga yang terasosiasi dengan isu penonaktifan 75 pegawai KPK adalah Firli Bahuri. Jumlahnya relatif sama dengan Anies yaitu 17 persen. Narasi yang muncul di antaranya, Firli memiliki catatan merah, TWK inisiatif Firli dan dugaan dendam pribadi Firli dengan Novel Baswedan dkk.
Baca juga: Pegawai KPK Sebut Firli Bahuri Ngotot Adakan Tes Wawasan Kebangsaan
Catatan: Judul berita ini telah diubah pada Jumat, 14 Mei 2021 pukul 08.58 WIB untuk menyesuaikan dengan analisis drone emprit.
