PNS KKP Serahkan Rp 2,6 Miliar ke Staf Edhy Prabowo

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama Suharjito (kiri) memberikan kesaksian bagi terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada sidang lanjutan kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Terpidana Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama Suharjito (kiri) memberikan kesaksian bagi terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada sidang lanjutan kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Anton Setyo Nugroho, mengakui menyerahkan uang sejumlah Rp 2,6 miliar terkait pengurusan izin ekspor benur lobster dari perusahaan PT Anugerah Bina Niha kepada Andreau Pribadi, staf khusus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

    "Empat kali penyerahan dengan yang Rp 100 juta," kata Anton di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 11 Mei 2021.

    Anton menjelaskan dirinya membantu pengurusan izin budi daya dan ekspor benur PT Anugeran Bina Niha milik pengusaha Sukanto Aliwinoto. Untuk dapat berpartisipasi dalam izin ekspor benur lobster, Anton mengatakan bahwa Andreau menyebut uang partisipasi sebesar Rp 3,5 miliar yang harus diserahkan.

    Anton mengatakan Sukanto keberatan jika harus membayar uang partisipasi Rp 3,5 miliar. Sukanto, kata Anton, akhirnya hanya sanggup membayar Rp 2,5 miliar. Jaksa kemudian menanyaan maksud dan tujuan uang partisipasi tersebut.

    "Kalau mau ikut dalam pengurusan ini harus memang berpartisipasi seperti itu. Karena saya sampaikan ke Pak Kanto ini sebagai bagian modal yang harus dikeluarkan dalam proses perusahaan," ujar Anton.

    Anton menuturkan bahwa Andreau setuju dengan uang partisipasi Rp 2,5 miliar dari PT Anugerah Bina Niha. Anton kemudian menyerahkan uang tersebut secara bertahap. Pertama kali sejumlah Rp 1 miliar di parkiran mobil Stasiun Gambir pada Mei 2020. Penyerahan dilakukan melalui ajudan Andreau, Yonas.

    Penyerahan kedua dan ketiga senilai Rp 750 juta di restoran Hotel Sahid Jakarta. Penyerahan kedua dan ketiga itu diterima oleh Iwan Febrian, adik dari Miftah Sabri. Miftah adalah mantan staf khusus Edhy Prabowo yang turut menjadi saksi dalam kasus ini.

    Selain uang partisipasi Rp 2,5 miliar, Anton mengungkapkan bahwa Sukanto juga memberikan Rp 100 juta kepada Andreau. Menurut Anton, uang tersebut sebagai uang terima kasih.

    Catatan Redaksi:

    Judul berita ini dikoreksi pada Selasa, 11 Mei 2021, pukul 17.22 WIB. Sebelumnya disebut PNS Kemenkomaritim, yang benar adalah PNS KKP. Redaksi mohon maaf atas kekeliruan ini. Terima kasih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.