TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Luqman Hakim mengatakan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi bukan kader partainya.
Luqman mengklarifikasi informasi yang menyebut Novi sebagai kader PKB. "Saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB," kata Luqman kepada wartawan, Senin, 10 Mei 2021.
Luqman menyertakan sebuah tautan video di kanal Youtube yang berisi pengakuan Novi Rahman sebagai kader partai politik lain. "Partai politik tersebut bukan PKB," kata Luqman.
Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat ini juga mengatakan PKB menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK, baik langkah penindakan maupun pencegahan.
Dalam video yang diunggah MaduTV pada 3 Maret lalu itu, Novi menyebut dirinya kader PDI Perjuangan. Novi ketika itu hadir dalam Muscamcab PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Nganjuk.
Sebelumnya saat maju sebagai calon bupati di Pilkada Nganjuk 2018, Novi diusung oleh PKB, PDIP, dan Partai Hanura. Ia berpasangan dengan Marhaen Djumadi yang merupakan kader PDI Perjuangan.
Adapun di situs wikipedia, Novi Rahman Hidayat memang disebut sebagai politikus yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur periode 2021-2026. Informasi serupa pernah ditulis oleh akun Facebook Info Nganjuk pada 10 April 2021.
KPK OTT di Kabupaten Nganjuk pada Senin pagi tadi. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan adanya OTT di Kabupaten Nganjuk. Ia mengatakan KPK masih memeriksa dan mendalami operasi ini.
Seorang sumber mengatakan OTT yang menyeret Bupati Nganjuk ini berhubungan dengan jual beli jabatan di lingkungan Nganjuk. "Soal lelang jabatan camat dan pengisian perangkat desa (carik)," kata sumber ini pada Senin, 10 Mei 2021.
Baca juga: KPK Diduga OTT Bupati Nganjuk dalam Kasus Jual Beli Jabatan
